Terbukti Langgar Administrasi, Bawaslu KBB Putuskan Lima PPK

Sebelumnya, ada enam PPK yang dilaporkan ke Bawaslu KBB karena diduga melakukan pergeseran suara dari partai politik ke salah satu caleg DPR RI dapil Jabar II yang meliputi KBB dan Kabupaten Bandung. Keenam PPK itu adalah Padalarang, Ngamprah, Cisarua, Parongpong, Cipeundeuy dan Cikalongwetan di KBB yang tersebar di 352 TPS.

Namun dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan baik pelapor dan terlapor, yang terbukti melanggar administrasi hanya lima PPK. Satu PPK yakni Parongpong tidak terbukti karena sudah melakukan perbaikan ketidaksesuaian suara tersebut dalam rapat pleno tingkat KPU KBB.

"Keputusanya betul bisa dibuktikan di persidangan bahwa pergeseran itu ada.
Ketika hasil pleno di kecamatan ternyata fakta persidangan PPK itu, hasil di Sirekap
belum terkunci. Makannya kami kaget ketka disandingkan dengan C1 hasil (ada perbedaan). Paling banyak itu di Padalarang," ujar Riza.

Untuk itu, Bawaslu KBB meminta KPU dan PPK yang terbukti melanggar itu melakukan perbaikan perbedaan suara antara C hasil dengan D hasil di salah satu partai dengan salah satu caleg DPR RI yang menjadi objek pelaporan. Sementara terkait selisih perbedaan suaranya masih dilakukan penghitungan.

"Kami meminta untuk mengembalikan suara sesuai dengan C hasil, harus dibereskan dua hari," ucap Riza.

Terkait dugaan unsur kesengajaan yang mengakibatkan adanya perbedaan perolehan suara itu, lanjut dia, mereka akan melakukan kajian terlebih dahulu. Sedangkan sanksi terhadap PPK yang terbukti melanggar bisa melalui pidana pemilu atau etik.

"Kami akan kaji unsur apakah ada unsur kesengajaan karena untuk hal tersebut tidak bisa sporsdis, kami akan lihat dulu. Bisa pidana pemilu, bisa etik di KPU," tutur Riza.

Sementara itu salah satu pelapor, Tatang Gunawan mengatakan bahwa ia menerima keputusan yang dibuat Bawaslu KBB terkait dugaan pergeseran suara partai ke salah satu caleg DPR RI. Untuk langkah selanjutkan, ia akan memutuskan setelah berkonsultasi dengan tim hukum.

"Kami terima hasil ini dan untuk langkah pidana pemilu kami akan konsultasi dengan tim hukum kami," ujar dia.

Ia menjabarkan, dalam kasus ini berdasarkan bukti dan fakta persidangan ditemukan adanya perbedaan perolehan suara dalam C hasil dengan lampiran D hasil di antara partai dengan salah satu caleg DPR RI.

"Kemudian ada juga perbedaan suara caleg di C hasil dengan D hasil. Artinya ada suara partai di C hasilnya itu besar di D hasil jadi berkurang. Ada suara caleg DPR RI yang di C hasil kecil kemudian di D hasilnya jadi besar. Jadi ada caleg yang mendapat keuntungan," kata Tatang.