Ridwan Kamil Kerjakan Arahan Presiden Penghapusan Zonasi PPDB

12 Agu 2023, 14:45 WIB

IDN Times/Bagus F

Bandung, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo berencana mempertimbangkan penghapusan progam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Hal ini dilakukan usai adanya evaluasi yang dilakukan usai PPDB 2023.

Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Emil mengatakan, secara prinsip masyarakat ingin mendapatkan hak pendidikan yang terbaik. Sehingga, pemerintah daerah tengah menunggu keputusan pemerintah pusat.

"Negara ini perlu solusi terhadap permasalahan, bisa dihapus, bisa tidak. Bisa cuma diperbaiki, kita lihat," ujar Emil, dikutip Sabtu (12/8/2023).

1. Arahan Presiden Jokowi ditindaklanjuti dengan data

Ridwan Kamil. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Menurut Emil, apapaun keputusan pemerintah pusat akan dilaksanakan secara maksimal. Kasus PPDB 2023 ini menuruynya hampir sama di seluruh Indonesia. Salah satu kasus yang paling mencolok yaitu pemalsuan dokumen keluarga.

"Arahan presiden nanti kamu tindak lanjuti tentu dengan data data objektif," kata Emil.

2. Presiden Jokowi pertimbangkan penghapusan zonasi PPDB

Presiden Jokowi mengajak masyarakat makan di restoran ketika kunjungan kerja (kunker) ke Blora, Jawa Tengah pada Jumat (10/3/2023) (dok. Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan akan menelusuri lebih lanjut terkait kekurangan dan kelebihan sistem zonasi PPDB. Dia juga mempertimbangkan akan menghapus kebijakan itu jika dianggap menyulitkan masyarakat terhadap akses pendidikan.

"Dipertimbangkan (PPDB dihapus). Akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya," ucap Jokowi di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

3. MPR sudah mendorong agar presiden menghapus zonasi

Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani (Kanan) memberikan keterangan pers usai rapat konsolidasi pemenangan Pilkada di Sumut, Minggu (19/1) petang (IDN Times/Prayugo Utomo)

Sedangkan Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani mengatakan, kebijakan sistem zonasi PPDB memiliki maksud yang baik untuk pemerataan sekolah favorit. Namun dalam implementasinya justru menimbulkan banyak persoalan hampir di seluruh provinsi di Indonesia.

"Kami tadi menyampaikan tentang kebijakan PPDB, penerimaan peserta didik baru yang dibanyak tempat menimbulkan problem baru. Tidak seperti maksud diadakannya kebijakan ini yakni untuk sekolah-sekolah unggul. Yang terjadi justru sekolah unggul makin unggul, yang tidak unggul ya tidak unggul," kata Muzani usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Negara, Rabu (9/8/2023).