Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil alias Emil akan menindak soal pencemaran air lindi yang masuk ke Sungai Ciganas dan Sungai Cipanauan akibat kondisi Tempat Pengelolaan Kompos (TPK) Sarimukti.
Penindakan ini dilakukan setelah adanya sangsi administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Adapun sangsi ini tertulis dalam surat bernomor: SK.5953/MENLHK-PHLHK/PPSALHK/GKM.0/6/2023 tanggal 14 Juni 2023.
Menurut Emil, Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat kini tengah melakukan penyelidikan atas sangsi itu. Namun, jika kondisi di lapangan benar membuktikan ada beberapa kesalahan hingga membuat pencemaran, maka akan langsung ditindaklanjuti.
"Sarimukti lagi didalami, kalau ternyata ada kekeliruan terstruktur, pasti akan kita tindak tegas. Kita tidak akan pilih-pilih, pembuktiannya harus dibuktikan secara terukur. Jadi sedang ada penyelidikan," ujar Emil, Selasa (8/8/2023).
Surat sanksi dari KLHK sendiri kini sudah diterima Pemprov Jabar. Namun, Emil memastikan hal itu akan tetap didalami terlebih dahulu. Sebab, Pemprov Jabar sendiri sudah berusaha maksimal dalam melakukan penanganan pencemaran air lindi di sekitar TPK Sarimukti.
"Sanksi, pasti kena. Apakah sanksi administrasi, pemberhentian. Kita enggak bisa memutuskan tanpa ada data selengkap-lengkapnya," katanya.
Sementara, Kepala DLH Jabar, Prima Mayaningtias mengatakan, Pemprov Jabar akan memberikan pembatasan jumlah sampah yang dibuang ke Sarimukti sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Pemprov Jabar dan empat kabupaten/kota.
"Iya kita mencoba untuk mengembalikan ke perjanjian awal, total Sarimukti itu kan terdahulu hanya 1.360 ton perhari, sekarang sudah kurang lebih 2.000. Jadi kita mencoba (mengurangi)," ujar Prima.
Pengurangan atau pembatasan ini akan dilakukan pada 14 Agustus nanti. Namun, pembatasan itu dilakhkan secara bertahap agar tidak menimbulkan masalah lain di daerah.
"Sebenarnya pengurangannya bertahap dan tidak menimbulkan dampak di hulu, jadi antara upaya penanganan di hilir biar balance," kata dia.