Purwakarta Gelar Pilkades Serentak di Tengah Pandemik COVID-19

Pemerintah daerah setempat menyiapkan anggaran sebesar Rp20,4 miliar untuk membiayai penyelenggaraannya. Dari jumlah tersebut, hanya dua miliar rupiah di antaranya yang dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta Jaya Pranolo memastikan penyelenggaraan Pilkades serentak tetap menjalankan protokol kesehatan. "Protokol kesehataan saat hari H ini, standarnya sama di 170 desa tersebut," ujarnya.

Jaya mengungkapkan, anggaran untuk membiayai penyelenggaraan Pilkades 2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dana desa. Rinciannya adalah Rp18,4 miliar dari APBD dan dua miliar rupiah sisanya dari dana desa.

Khusus untuk anggaran yang bersumber dari dana desa, Jaya mengatakan penggunaannya untuk membiayai kebutuhan protokol kesehatan. Anggaran itu mulai dari alat pengukur suhu tubuh, masker, alat cuci tangan, dan lain sebagainya.

Pemerintah daerah juga berupaya mengantisipasi penularan COVID-19 pada Pilkades nanti. Caranya ialah dengan melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap panitia Pilkades serentak.

"Sesuai arahan bupati, mereka (panitia Pilkades serentak) diharapkan termasuk prioritas vaksinasi COVID-19," ujar Jaya. Namun, ia tidak merinci jumlah panitia yang telah divaksinasi sampai saat ini

Dalam acara peluncuran Pilkades serentak 2021 akhir Februari 2021 lalu, Jaya menyebut Pilkades kali ini mengalami perbedaan. Landasan penyelenggaraannya ialah Peraturan Bupati Purwakarta nomor 79 tahun 2021 tentang Pilkades.

Menurut Jaya, tahapannya saat ini sudah memasuki persiapan. Setelah pembentukan panitia Pilkades di seluruh desa, tahapan selanjutnya ialah inventarisasi data pemilih sementara (DPS).

Untuk DPS tersebut, panitia Pilkades masih merujuk pada data Pemilihan Presiden 2019 lalu. "Sejauh ini tahapannya masih berjalan lancar, semoga tidak ada kendala yang berarti ke depannya," kata Jaya.

Terkait dengan pendaftaran bakal calon, Jaya mengungkapkan tahapannya akan berlangsung pada Juni 2021 mendatang. Setiap desa nantinya diberi kuota minimal dua orang peserta dan maksimal lima orang peserta.

Jika di satu desa terdapat bakal calonnya lebih dari lima orang, maka dilakukan penyelesian. "Kami akan melibatkan perguruan tinggi (akademisi), untuk menyeleksi bakal calon jika dalam satu desa pendaftarnya lebih dari lima orang," kata Jaya. (Abdul Halim)