Puluhan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pemerintah Resah di-Drop Out

Ironisnya, ihwal macetnya pembayaran uang kuliah dari Pemkab Bandung Barat ke pihak UIN Bandung ini bukan kali pertama terjadi. Pada awal 2022, 50 mahasiswa jurusan PGMI sempat mengalami hal serupa, bahkan terpaksa harus mengambil cuti selama satu tahun.

Pasalnya, tidak ada kejelasan dari Pemkab Bandung Barat untuk bayar uang semester, 23 dari 50 penerimana beasiswa memutuskan putus kuliah. Mereka tak sanggup menunggu lama tanpa kepastian.

"Dulu jumlah penerima beasiswa ada 50 orang, karena sempat menunggak ada yang berhenti, pulang ke kampung, atau pilih kerja. Jadi sekarang yang masih kuliah tinggal 27 orang," ujar Toyib.

Kondisi itu membuat mahasiswa khawatir masa depan untuk mengenyam pendidikan tinggi bakal pupus karena terlalu bengkak beban tunggakan.

"Kalau tanpa kejelasan, kami khawatir kena drop out. Dulu sempat diberi keringanan untuk cuti karena ada jaminan dari pemda, sekarang gak tahu lagi bagaimana. Pemda gak tanggung jawab, padahal kami sudah sekuat tenaga belajar dan curahkan waktu," ucap dia.

Mewakili mahasiswa penerima beasiswa Pemkab KBB lainnya, Toyib berharap Pemkab Bandung Barat segera memberi kejelasan pada kampus terkait nasib mahasiswa penerima beasiswa. Pasalnya, komitmen pembiayaan sempat disepakati antar pemda dan manajemen UIN, namun kesepakatan itu menjadi angin lalu ketika tejadi rotasi mutasi OPD.

"Pemda diwakili bagian Kesra sempat datang ke UIN dan membuat kesepakatan untuk bayar, tapi setelah ada rotasi mutasi penagihan jadi gak bisa. Kesepakatan awal mentah lagi," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Dekan II Bidang Adminstrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Gunung Djati, Hariman Surya Siregar membenarkan adanya kondisi tersebut.

Menurutnya, puluhan mahasiswa penerima beasiswa Pemkab Bandung Barat untuk sementara tak bisa mengakses KRS.

"Betul, belum ada kepastian pembiayaannya dari Pemda KBB, sehingga semester sekarang terancam tidak bisa mengambil mata kuliah atau tidak bisa KRS," kata Hariman.

Menurutnya, jika ada kepastian pembiayaan dari Pemda KBB para mahasiswa bisa kuliah dan bisa mengambil KRS. Hal itu dibuktikan dengan coretan hitam-putih di atas kertas kesanggupan menyelesaikan pembiayaan dari pejabat berwenang.

"Tahun 2023 sebenarnya Kabag Kesra dan jajarannya pernah datang ke kampus dan memastikan pembiayaan mahasiswa KBB akan diselesaikan, tetapi ada pergantian bupati dan pejabat di KBB, sehingga angin segar itu kemudian menjadi mentah lagi," ujar.