Sampah scrap plastik dari Australia ditemukan di illegal dumpsite Desa Gedangrowo Sidoarjo. (Dok: Ecoton)
Program pertama apa yang akan dilakukan jika terpilih?
Jika saya terpilih 100 hari pertama ini pengelolaan sampah jadi itu di hulu kan di kita manajemen pengumpulan sampah, manajemen daur ulang sampah. ternyata ini harus didahulukan kondisi sekarang kita masih belum bisa melakukan terobosan
Untuk program kang Pisman, dari 30 Kecamatan ada 18 Kecamatan yang melaksanakan, tapi di satu kecamatan hanya ada satu kelurahan, dan di satu kelurahan hanya ada satu RW yang melaksanakan itu jadi hanya ada 18 RW di 18 Kelurahan di 18 di 30 Kecamatan. Sayang sekali program ini jadi ini memang kebutuhan sama-sama bahwa ada trauma 2007-2008 kan kita masih merasa masa sih jadi orang Bandung hanya masa bodoh, kan kita sudah pengalaman masa sudah kejadian lagi dan kasusnya sama karena TPA-nya ditutup
Caranya?
Memilah ini menjadi problem karena ketika sudah memisah pas ada tukang sampah ini dimasukkan dalam satu tempat lagi Makanya harus diatur ganjil misal organik genap non organik ketika ada yang mencampur yaitu tidak akan diangkut jadi itu poinnya nanti kerja sama dengan banyak swasta terutama kelompok-kelompok swasta yang selama ini menikmati APBD penyewaan truk sampah nilainya itu sekitar 50 miliar.
Jadi nanti kita ajak ngobrol ini kendaraan tidak akan diganggu tapi caranya akan kita kasih tahu terus nanti sampahnya yang an-organik ini akan kita olah agar bisa hilang maksimal dan hanya jadi debu saja sisanya. Ini teknologinya sudah ada di Bandung dan bisa digunakan.
Untuk organik yang paling memungkinkan ini hanya maggot dan obyekernya sebenarnya banyak ada salah satunya di Padalarang. Jadi yang paling penting adalah bagaimana teknik penyampaian pengambilan sampah agar seluruh RW yang ada ini mengikutsertakan program Kang Pisman.
Masalah pendidikan bagaimana?
Ini yang ingin saya lakukan dengan PPDB, yaitu lakukan yudisial review ke MK, jadi mengubah sistem zonasi dan Permdendikbud untuk mengembalikan kewenangan pengelolaan SMA ini ke Kota Bandung. Zonasi ini masalah karena anak yang pintar dan tinggal di daerah jauh dari SMA favorit seperti SMA 3 atau SMA 5 akan kesulitan, harus sekolah di SMA terdekat. Padahal siswa juga tergantung dengan sekolah dan gurunya. Kualitas guru ini berpengaruh dan harus diperbaiki.
Yang jadi korban sekarang adalah anak SD yang mau ke SMP dan harus zonasi. Padahal ada sekolah yang satu kecamatannya banyak SMP, ada yang tidak ada. Jadi jumlah siswa SD asal Kota Bandung ini bisa masuk ke SMP negeri, tapi ada 3 persen yang tidak. Nanti bisa masuk ke pesantren, madrasah, atau swasta. Tapi swasta ini protes siswanya nanti dikit, nah bisa ini pas SMP itu tidak 100 persen data tampung dipakai, bisa hanya 90 persen. Sisanya ini bisa jadi di sekolah swasta, disebar lah.
Zonasi kan untuk atasi kemacetan juga?
Kemacetan ini harus diatasi dengan pembangunan seperti misal kereta layang (sky train) yang akan masuk PSN di pemerintah pusat. Kalau provinsi ini ada double track dan ini nanti masuk ke Bandung seperti KRL.
Kemacetan juga menunjukkan bahwa warga Kota Bandung itu sejahtera. Kenapa? Karena yang bikin macet adalah kendaraan pribadi jadi sejahtera kan. Hanya saja memang kita harus memberikan alternatif kepada mereka sehingga untuk jarak-jarak pendek, kalau jarak jauh ini misal memang masih banyak menggunakan kendaraan pribadi karena jauh lebih murah.
Sekarang sudah ada Trans Metro Bandung (TMB) dan Trans Metro Pasundan (TMP), ada kemudahan dan kenyamanan. Saya melihat sendiri bagaimana dengan adanya ini prilaku penumpang jadi lebih tertib, mengantre dan menunggu. Tinggal bagaimana infrastrukturnya memang harus dibuat. Saya juga pernah naik dan memang enak, nyaman, walaupun sering kosong. Tapi memang kalau dihitung pergi jauh ini lebih mudah kalau pakai kendaraan pribadi.
Saya juga kepikiran untuk bangun stasiun kereta di deket GBLA antara Tegalluar dan Cimekar. Jadi pas Persib ini tanding mereka bisa pakai kereta turun di GBLA, ga usah bawa kendaraan pribadi.