Pemprov Jabar Berencana Menaikkan Rombongan Belajar Sekolah dari 36 Sampai 50 Siswa

Herman menjelaskan, rencana ini masih dalam pembahasan sekaligus menunggu hasil evaluasi secara keseluruhan dari Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Namun yang pasti, Pemprov Jabar ingin memberikan ruang lebih terhadap keluarga dengan penghasilan rendah tetap bersekolah di negeri.

"Administrasinya juga sudah dilayangkan dan setelah itu kami dibimbing oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk tindak lanjut, salah satunya alternatif untuk yang optimasi sekolah negerinya bagi yang miskin dengan penambahan jumlah siswa pada rombongan belajar," ujarnya.

Meski begitu, nantinya calon siswa-siswi SMA dan SMK dari keluarga berpenghasilan rendah akan tetap diberikan pilihan untuk sekolah di negeri atau swasta dengan pembiayaan yang dijamin oleh Pemprov Jabar.

"Karena di negeri, di-backup oleh pemerintah, kami akan optimalkan yang di negeri, tetapi yang di swasta juga sama. Karena kita kan ada BPMU, yang mungkin nanti direct bantuannya ke anak-anak yang miskin itu," katanya.

Herman memastikan, Pemprov Jabar akan melakukan berbagai upaya agar masyarakat tetap menyekolahkan anaknya hingga tingkat SMA dan SMK. Hal ini dilakukan agar angka putus sekolah bisa berkurang.

"Angka putus sekolah di Jawa barat, tahun ini akan jauh menurun, mudah mudahan tidak ada, terutama bagi yang miskin salah satu pemantik kan yang kasus di Cirebon ya," ucapnya.

"Kami kan prihatin bagaimana anak ingin apa perlengkapan sekolah, ingin melanjutkan tetapi satu dan lain hal orangtua ada kendala sampai seperti itu. Nah itu tidak boleh terjadi dan negara harus hadir," ujar Herman.

Sementara, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat menjamin calon murid baru yang masuk kategori kurang mampu bisa melanjutkan ke sekolah negeri melalui jalur afirmasi. Kepala Disdik Jabar Purwanto mengatakan, jalur afirmasi disediakan sebanyak 30 persen SMA dan SMK negeri bagi calon murid baru kategori kurang mampu.

"Kami prioritaskan calon murid kurang mampu, masuk sekolah negeri semua. Negara memberi kesempatan mereka sekolah di negeri. Ada sekitar 12.670 murid kurang mampu dan kita kasih kesempatan bersekolah di negeri melalui jalur afirmasi," ujarnya.

Meski begitu, Disdik Jawa Barat tidak mewajibkan calon murid baru kategori kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri, sehingga mereka pun boleh untuk memilih sekolah swasta. Meski demikian, Purwanto berharap calon murid baru kategori kurang mampu bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri, agar tidak mengeluarkan biaya.

"Kami berterima mereka di sekolah negeri, kecuali mereka emang maunya di sekolah swasta. Kalau pemerintah menjamin mereka masuk ke negeri," tuturnya.

Sebagai informasi, daya tampung SMA dan SMK negeri di Jawa Barat pada tahun pelajaran 2025/2026 berjumlah 322 ribu kursi. Sedangkan, daya tampung SMA dan SMK swasta sekitar 100 ribuan.