Menteri Sebut Distribusi Bansos di Jabar Paling Lambat, Emil Menunduk

Muhadjir menjelaskan, RT/RW setempat akan melakukan pendataan terhadap warga yang memenuhi syarat menerima bantuan. Data tersebut selanjutnya akan dipermanenkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar warga yang sudah rampung terdata bisa mendapat bantuan reguler hingga dampak COVID-19 berakhir.

"Tetapi untuk mereka yang terdampak dan dianggap sudah bisa pulih ketika pemulihan ekonomi terjadi, nanti mereka akan berhenti diberi bantuan sampai bulan Desember," katanya.

Muhadjir menilai penyaluran bantuan di wilayah Jawa Barat lambat. Menurutnya, bantuan yang disalurkan di Jawa Barat sebelum lebaran baru 27 persen. Namun, sampai saat ini bantuan tersebut sudah tersalurkan 80 persen terhadap warga terdampak COVID-19.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan distribusi bantuan warga terdampak COVID-19 rampung sebelum lebaran. Namun, target penyaluran bantuan itu belum bisa dicapai.

"Info yang saya terima dari Kementerian Sosial, untuk di Jabar sekarang sudah mencapai 80 persen bantuan yang diberikan oleh pemerintah, belum nanti bantuan dari Kementerian Desa. Jawa Barat memang paling lambat, sebelum lebaran baru (menyalurkan) 27 persen. Tapi sekarang sudah 80 persen, mungkin karena medannya cukup sulit," sebutnya.

Muhadjir mengatakan, bantuan sosial yang disiapkan itu akan disalurkan sampai bulan Desember. Sedangkan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa hanya sampai bulan September, tapi jumlahnya akan dikurangi menjadi Rp300 ribu per Juli 2020.

"Untuk memutus bantuan sosial sambil menunggu pemulihan ekonomi kita lakukan secara bertahap, tidak drastis diputus," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Sosial, Juliari Batubara mengaku bahwa penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19 sempat menemui banyak kendala terutama akurasi data.

Meski demikian, kendala itu hanya terjadi di awal proses pendistribusian saja. Berkat koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, provinsi dan kabupaten/kota, penyaluran bantuan kali ini jauh semakin baik.

"Biasalah kalau di awal-awal untuk yang menentukan siapa yang dapat ini, siapa dapat itu tidak mudah karena bantuan banyak sekali, dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, belum lagi luar pemerintahan. Kami paham di lapangan seperti apa, tapi sekarang sudah berjalan semakin baik," ucap Juliari.