Legislator PKS Heran APBD Jabar 2025 Turun Sampai Rp6 Triliun

Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu mengatakan, penurunan ini harus menjadi perhatian semua unsur yang ada di Pemprov Jabar. Mengingat kondisi ini sangat jauh berbeda dengan 2019.

"Saya masuk ke dewan itu 2019 masih Rp48 triliun, sekarang jadi Rp30 triliun. Nah ini harus jadi perhatian serius, sehingga dengan anggaran terbatas ini bisa bermanfaat besar untuk masyarakat," ujar Haru, dikutip Kamis (8/8/2024).

Lebih lanjut, Haru mengkritik langkah Pemprov Jabar yang masih belum mampu memenuhi target yang sudah dibuat dan ada ketidak seimbangan dengan belanja daerah tergolong tinggi.

"Bahkan menurut informasi yang saya terima dari teman-teman di badan anggaran, katanya target pendapatan tidak tercapai tapi malah belanja naik. Ini kan masalah, dan harus segera diselesaikan," ujarnya.

Seharusnya, kata Haru, Pemprov Jawa Barat bisa memangkas belanja daerah karena pendapatan masih belum memenuhi target, dan kembali memikirkan meningkatkan pendapatan daerah.

"Kalau APBD kita turun tandanya kan belanjanya harus dikurangi, dan harus dipikirkan lagi bagaimana caranya supaya APBD ini naik bukan justru dibiarkan," kata dia.

Haru mengingatkan pemerintah untuk bijak dalam melakukan pengelolaan anggaran dari APBD yang menurun. Selain itu dia juga mendorong agar pembahasan pengalokasian anggaran nantinya harus diperhatikan betul-betul.

"Maksud saya boleh kita pinjam tapi dengan syarat itu dilakukan untuk hal yang sangat sangat penting, berjangka panjang dan menguntungkan untuk APBD," katanya.

Ketika disinggung soal kebijakan yang mewajibkan daerah untuk membelanjakan anggarannya di dalam Jawa Barat, Haru menjelaskan, hal itu sudah ada sejak lama, tinggal bagaimana pengaplikasiannya dan pengawasannya guna APBD Jawa Barat bisa kembali meningkat.

"Sebenarnya regulasi untuk itu sudah ada, tinggal bagaimana pengaplikasian dan pengawasannya saja," ujarnya.