Bandung, IDN Times - Penyaluran kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat masih menunjukkan pertumbuhan positif di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. Hingga Juni 2026, outstanding kredit UMKM di Jabar mencapai Rp192,63 triliun.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat mencatat nilai tersebut tumbuh 1,47 persen secara tahunan atau year on year (YoY). Penyaluran kredit itu menjangkau 3,47 juta rekening pelaku usaha di Jawa Barat.
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman menuturkan, pertumbuhan kredit UMKM di Jawa Barat terutama ditopang oleh segmen usaha kecil dan menengah. Kredit usaha kecil tumbuh 6,77 persen secara tahunan, sedangkan kredit menengah meningkat 2,58 persen. Di sisi lain, kredit mikro masih mengalami kontraksi sebesar 2,56 persen YoY.
"Dari sisi wilayah, penyaluran kredit UMKM masih terkonsentrasi di sejumlah daerah dengan aktivitas ekonomi tinggi. Kota Bandung menjadi wilayah dengan penyaluran terbesar, yakni mencapai Rp24,70 triliun," kata dia, Selasa (15/9/2026).
Posisi berikutnya ditempati Kota Bekasi sebesar Rp17,18 triliun, Kabupaten Bogor Rp16,78 triliun, Kabupaten Bekasi Rp13,72 triliun, dan Kabupaten Bandung Rp13,18 triliun. OJK menilai kondisi tersebut mencerminkan tingginya aktivitas sektor jasa keuangan sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan untuk kegiatan usaha di Jawa Barat.
Selain kredit UMKM secara umum, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat juga terus berjalan. Hingga Juni 2026, penyaluran KUR tercatat mencapai Rp19,67 triliun. Sementara itu, outstanding KUR mencapai Rp18,10 triliun yang diberikan kepada 299.702 pelaku usaha.
Skema KUR mikro menjadi porsi terbesar dengan kontribusi 58,88 persen dari total outstanding. Setelahnya terdapat KUR Demand Rumah sebesar 11,82 persen dan KUR Supply Rumah sebesar 5,09 persen.
Sementara itu, KUR TKI memiliki porsi 0,14 persen, KIPK 0,08 persen, KUR Super Mikro 0,08 persen, dan KUA sebesar 0,02 persen. Penyaluran KUR terbesar berada di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, serta Kabupaten Garut.
OJK Jawa Barat tak hanya mendorong peningkatan penyaluran kredit, tetapi juga mengarahkan pembiayaan untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan. Upaya tersebut dilakukan melalui program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) berbasis komoditas unggulan, khususnya sektor peternakan, tanaman pangan, dan hortikultura.
"Program ini dikembangkan menggunakan skema kemitraan terpadu atau closed loop. Skema tersebut menghubungkan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, koperasi, hingga offtaker dalam satu ekosistem," papar Darwisman.
Dengan pola tersebut, akses pembiayaan diharapkan tidak hanya berhenti pada pemberian kredit, tetapi terintegrasi dengan kebutuhan produksi dan rantai usaha para pelaku UMKM. OJK menilai penguatan akses pembiayaan dapat menjadi salah satu strategi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.
Ke depan, OJK Jawa Barat akan memperkuat sinergi bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan para pemangku kepentingan. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan literasi sekaligus memperluas akses keuangan agar pertumbuhan ekonomi daerah semakin tangguh, berkeadilan, dan inklusif.