Bandung, IDN Times – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Jawa Barat, baru mengesahkan rekapitulasi sebelas KPU Kota/Kabupaten, dari total 27 KPU Kota/kabupaten. Saat ini, pascaistirahat berbuka puasa Sabtu (11/5), mereka tengah memproses rekapitulasi KPU Kota Bandung.
Bagaimana proses jalannya rapat pleno KPUD Jawa Barat hari ini?
Sejak hari pertama digelar, yakni pada Rabu (8/5), rapat pleno KPUD Jawa Barat mengalami banyak sekali kendala hingga agenda yang direncanakan terus bergeser. Ketua KPUD Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok, akhirnya memastikan bahwa penutupan rapat pleno, yang awalnya akan digelar hari ini, Sabtu (11/5), diundur menjadi besok, Minggu (12/5).
“Besok kami akan melanjutkan untuk proses rekapitulasi untuk satu kabupaten saja, yaitu kabupaten Bekasi. Termasuk juga kami akan melakukan penetapan buat semua kota kabupaten yang telah melakukan perbaikan (revisi),” kata Rifqi, kepada awak pers di Kantor KPUD Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung, Sabtu (11/5).
Pergeseran waktu akhir rapat pleno dilakukan karena banyak interupsi selama proses rekapitulasi. Sikap KPUD Jabar yang ingin menghitung suara tanpa kesalahan sedikit pun, membuat beberapa kekeliruan ditangani dengan serius.
Misalnya, “Ada keberatan terkait dengan hasil dari partai untuk dpr. Jadi, akhirnya kami harus melakukan hitung ulang di desa,” kata dia.
Tak hanya itu, adanya pergeseran suara partai ketika dipindahkan menjadi suara caleg. “Tapi bukan kemudian ada perubahan. Tadi ditemukan dari Kota Cirebon,” tutur Rifqi.
Selama hari ini berlangsung, KPUD Jawa Barat baru menyelesaikan rekapitulasi untuk satu KPU saja, yakni KPU Kabupaten Karawang. Masih di hari ini, kata Rifqi, mereka akan menyelesaikan proses rekapitulasi sepuluh kota/kabupaten.
“Jadi totalnya hari ini kami akan menyelesaikan 26 kota/kabupaten. Besok tinggal Kabupaten Bekasi saja,” tuturnya.
Sejak rapat pleno digelar pada Rabu (8/5), KPUD Jabar baru mengesahkan KPU dari tujuh kota/kabupaten saja. Ketujuh daerah tersebut adalah KPU Kabupaten Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Majalengka, Sumedang, Karawang, Banjat, dan Pangandaran.
“Kalau yang menyampaikan (laporan) memang sudah 21 kota/kabupaten,” ujar Rifqi.