Korupsi RTH Indramayu, Kejati Jabar Tetapkan Empat Tersangka

Riyono menjelaskan, pada TA 2019 Kabupaten Indramayu mendapat bantuan dari Pemprov Jabar untuk Kegiatan RTH kawasan Taman Alun-alun Kabupaten Indramayu sesuai dengan DPPA SKPD pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu sebesar Rp15 miliar.

Bantuan itu terdiri dari tiga pagu anggaan: konsultan perencanaan, konsultan pengawas, dan konsultan pelaksana. Kemudian, Riyono menjelaskan, dalam anggaran ini, jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas melalalui strategi pinjam bendera.

"Tersangka N meminjam bendera dan hal itu diketahui oleh tersangka BSN selaku PPK. Anggaran untuk jasa konsultan  perencana dan pengawas, telah dibagi oleh tersangka N kepada BSN," ungkapnya.

Sedangkan, tersangka S selaku Kepala Dinas dalam pelaksanaan pekerjaan telah memanipulasi data seolah-olah pekerjaan fisik sudah 100 persen setelah beres kontrak. Menurutnya, hal itu dilakukan agar dijadikan pengakuan utang kepada pihak kontraktor.

"Pembayaran termin 100 persen. Ada dokumen yang direkayasa dengan tanda tangan, dan dokumen tersebut dibuat seolah-olah mundur," ungkapnya.

Kemudian, tersangka PPP selaku penyedia telah mengurangi volume dan spesifikasi seperti yang tertuang dalam kontrak. Dengan begitu, telah terjadi kekurangan volume dan tidak sesuai spek yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar kurang lebih Rp2 Miliar dari nilai kontrak Rp14 Miliar.

Saat ini dua orang tersangka sudah ditahan selama 28 hari di ruang tahanan Polrestabes Bandung. Adapun untuk dua orang tersangka lainnya, Kejati Jabar akan melakukan pemanggilan dalam waktu dekat ini untuk meminta keterangan lebih rinci terhadap kasus ini.

"Keduanya enggak sakit COVID-19, cuma bilang lagi sakit. Tetapi kami pastikan akan panggil dapam waktu dekat ini," katanya.

Adapun pasal yang disangkakan pada empat orang tersangka ini yaitu Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.