IWD 2020 di Bandung: Jawa Barat Belum Ramah Perempuan

Ana menuturkan, kasus kekerasan perempuan di Jawa Barat masih tergolong tinggi. Dari catatan Sapa Institut, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mendominasi dari seluruh kekerasan perempuan di Jabar.

Sebanyak 294 data pelaporan kekerasan terhadap perempuan terjadi di Jawa Barat sepanjang 2019. Kekerasan itu terdiri dari 115 kasus KDRT, 79 kekerasan seksual, 67 human trafficking, dua kasus kekerasan TKW, dan beberapa kategori lainnya.

"Jawa Barat belum ramah perempuan. Dilihat dari pelecehan seksual di ruang-ruang publik, di kampus, kasus KDRT juga, itu juga kan akhirnya kalau misalkan pemangku kebijakan atau kitanya diam aja, dengan banyaknya kasus KDRT ya kan berarti menutup mata dari kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan," kata Ana.

Ana menjelaskan, pada IWD 2020 di Bandung kali ini, massa sepakat untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, jika Omnibus Law tetap disahkan, kekerasan terhadap perempuan bakal semakin terstruktur dan terlegitimasi.

"Hari ini juga salah satu yang disuarakan sama buruh perempuan itu soal Omnibus Law. Itu juga yang harus jadi perhatian sama pemangku kebijakan, termasuk juga selain itu, ada juga kayak ruang-ruang demokrasi dan berekspresi kita yang akhir-akhir ini kadang kala dianggap berlawanan dengan kepentingan pemerintahan," paparnya.

Selain Omnibus Law, pada kesempatan itu juga massa menuntut agar RUU PKS segera disahkan. Ana menerangkan, RUU PKS mampu menjadi kekuatan hukum untuk melindungi korban kekerasan perempuan.

"Ada pokok-pokok yang dituntut secara garis besar di tahun 2020 ini. Tolak Omnibus Law, sahkan RUU PKS, tolak RUU ketahanan keluarga, hapus pasal karet UU ITE, tarik militerisme di Papua, hapuskan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang merusak alam, hentikan sunat buat perempuan, itu kejadian nasional dan lokal," sebutnya.

Dia berharap, pemerintah bisa cerdas mengambil kebijakan untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan. Termasuk juga regulasi juga mesti dirumuskan dengan melibatkan suara kaum perempuan.

"Ironisnya, kekerasan perempuan bukan hanya terjadi oleh individu saja. Melainkan tersusun lewat berbagai macam aturan yang diciptakan oleh negara atau agama yang seolah tak mengizinkan perempuan bersuara," pungkasnya.