Ikuti Imbauan Jokowi, Hengky Kurniawan Sepakat Kurangi Perda Baru di KBB

Menurut Hengky, imbauan Presiden Jokowi bernilai positif. Pembentukan perda yang terlalu banyak hanya akan menjerat laju kemajuan negara.

"Di negara lain misalnya satu Permen atau Perbup dikeluarkan tiga lainnya harus dibuang. Nah, beliau menyarankan ke pemerintah daerah jangan banyak perbup seperti itu," ucapnya.

Sementara itu, Badan Pembahasan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD KBB menargetkan pada 2020 bakal membuat 21 Perda baru. Bapemperda memprediksi anggaran yang dibutuhkan untuk membuat satu perda sebesar Rp175 juta.

Meski demikian, 21 perda yang diusulkan masih belum pasti diterima. DPRD KBB belum menetapkan jumlah dan jenis perda yang bakal dibuat pada 2020, mendatang.

"21 raperda itu belum pasti, baru mau difinalisasi Bapemperda. Saat ini belum diketuk, nanti ada paripurna dulu," ujar Ketua DPRD KBB, Rismanto.

Disinggung terkait pengurangan perda, Rismanto menjelaskan, sepanjang perda itu dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi menyangkut jaminan pelayanan publik, maka perlu dibuat.

Menurutnya, yang terpenting dari pembahasan perda adalah implementasinya. Sejauh ini, di KBB masih belum maksimal menjalankan perda.

"Saya rasa (Perda) itu tetap perlu, tinggal Raperda itu kan bukan benda mati, jadi harus ditindaklanjuti dengan action, agar action lebih spesifik turunannya adalah Perbup," tuturnya.

Rismanto menegaskan, dirinya sebagai Dewan hanya bisa mendorong agar penerapan Perda berjalan efektif. Terlebih, Perda yang sudah dibuat dan dijalankan dengan efektif bisa membantu pendapatan daerah.

"Kami dari Dewan ingin perda yang dihasilkan oleh kami betul-betul efektif bisa berjalan dan punya dampak yang bagus di samping dalam sektor pelayanan, bisa mendorong penerima manfaat," pungkasnya.