FKSS Jabar Siap Gugat Penambahan Rombel ke PTUN

Gugatan ke PTUN, kata Ade, bisa diajukan 90 hari setelah diterbitkannya kepgub mengenai penambahan jumlah rombel di sekolah negeri dari 36 siswa menjadi 50 siswa tersebut. Hanya saja, dia memastikan siap menggugat jika nantinya belum ada respons yang positif dari Disdik Jabar.

"Intinya, kami sudah siap apabila harus berlanjut di PTUN, makanya dari sekarang mulai dirumuskan segala sesuatunya kalau nantinya harus mengajukan gugatan," ungkapnya.

Menurut Ade, ada beberapa solusi lainnya untuk memfasilitasi siswa kurang mampu dibandingkan dengan menambahkan rombel di beberapa sekolah. Dia mengatakan, 1.300-an sekolah swasta yang tergabung dalan FKSS Jawa Barat siap memfasilitasi dengan catatan dibantu pemerintah.

"Apa salahnya anak-anak kurang mampu disalurkan ke sekolah swasta, dan dibiayai pemerintah, kan, sekolah swasta juga bisa berkontribusi mencegah anak putus sekolah," kata Ade.

Ade menambahkan, FKSS Jabar sudah melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Jabar, Disdik, serta beberapa perangkat terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, legislator juga menakutkan Keputusan Gubernur ini sangat rawan untuk digugat.

"Komisi 5 DPRD Jabar mengkhawatirkan Kepgub PAPS rawan digugat. Kalau ini terjadi dan kalah maka siswa yang akan dirugikan," kata dia.

Sementara, Kepala Disdik Jabar, Purwanto mengatakan, saat masih banyak calon siswa-siswi yang bisa masuk ke sekolah swasta. Selain itu penambahan rombel juga hanya untuk beberapa sekolah tertentu, tidak berlaku untuk seluruh sekolah negeri.

"Sekolah swasta kan masih mempunyai kesempatan banyak. Dari lulusan kita sekitar 700 ribuan, itu masih ada sekitar 400 ribuan anak yang tidak tertampung di negeri dengan penambahan rombel ini, dengan penambahan kuota ini," ujar Kepala Disdik Jabar, Purwanto, Selasa (8/7/2025).

Dengan masih banyaknya siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dan penambahan rombel, SMA dan SMK swasta masih bisa menyerap sisanya. Artinya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menutup untuk serapan calon siswa ke sekolah swasta.

"Nah itu artinya apa, masih bisa masuk ke sekolah swasta sama sekolah di bawah naungan kementerian agama gitu," ucapnya.

Di sisi lain, penambahan rombel selain diterapkan di sekolah tertentu, siswa-siswinya juga khusus yang masuk kategori miskin. Nantinya tetap diberikan pilihan apakah masuk ke sekolah negeri dengan ditambah rombel atau ke swasta dengan dibiayai pemerintah provinsi.

"Tidak (menutup sekolah swasta), sekolah swasta ya itu pilihan masyarakat aja. Sekarang mau masuk sekolah swasta ya silakan. Anak miskin masuk swasta silakan, tapi dengan perjanjian, silakan," katanya.