DPMDes Jabar Wanti-wanti Potens Hacker di Pilkades Elektronik 2025

07 Okt 2025, 13:48 WIB

Azzis Zulkhairil

Kepala DPMDes Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya sih...

DPMDes Jabar mewanti-wanti potensi serangan digital pada Pilkades elektronik 2025 di Kabupaten Indramayu dan Karawang.
Koordinasi dilakukan untuk mencegah gangguan, membangun literasi digital masyarakat, dan memastikan Pilkades berjalan secara luber dan jurdil.
Pilkades elektronik di Indramayu akan digelar pada 10 Desember 2025, diikuti oleh Karawang pada 23 Desember mendatang, dengan persetujuan dari Kemendagri.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Sebanyak dua kabupaten dan kota di Jawa Barat akan menggelar pemilihan desa (Pilkades) secara digital pada Desember 2025. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Provinsi Jawa Barat pun mewanti-wanti adanya serangan digital dalam kontestasi tersebut.

Adapun dua daerah yang akan menggelar Pilkades secara elektronik pada tahun ini yaitu Kabupaten Indramayu dan Karawang. Di Indramayu ada sebanyak 139 desa yang menjalankan Pilkades Digital, dan di Karawang ada sembilan.

Kepala DPMDes Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi mengatakan, proses menjelang pilkades elektronik di dua kabupaten dan kota ini sudah berjalan sejak beberapa bulan kemarin, dan telah dilakukan percobaan. Hasilnya untuk di Indramayu para panitia penyelenggara dan masyarakat menyinggung soal potensi serangan hacker.

"Pas kami ke Indramayu mendapatkan tantangan, kekhawatiran hacker buzzer artinya di wilayah tersebut saat manual pun ada upaya memcampuri Pilkades. Karena ada keinginan calon yang didukung menang. Ujungnya beranggapan sistem dipakai untuk memenangkan orang tersebut," ujar Ade saat kegiatan PressTalk di Gedung Sate, Selasa (7/10/2025).

1. Pastikan sistem luber jurdil

Kepala DPMDes Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Menurutnya, antisipasi ini masih dikoordinasikan untuk mengetahui cara menanganinya dan bagaimana mencegah seminimal mungkin adanya gangguan-gangguan tersebut. Di sisi lain, literasi digital masyarakat sendiri harus tetap dibangun.

Langkah tersebut kata Ade perlu dilakukan agar tidak ada anggapan bahwa Pilkades elektronik ini rawan dicampuri oleh pemerintah provinsi. Dia memastikan, gelaran itu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

"Kami tidak masuk kepada kepanitiaan. Pilkades elektronik harus luber dan jurdil. Terbuka setiap bakal calon nantinya akan ditayangkan di web desa. Masyarakat punya hak pilih langsung," jelas Ade.

2. Persoalan data pemilih juga jadi perhatian

Kepala DPMDes Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Beberapa Provinsi di Indonesia sendiri ada yang sudah menggelar Pilkades secara elektronik ini, seperti di Jawa Tengah, di mana Pilkades elektronik dilakukan di beberapa desa Kabupaten Boyolali Ade mengatakan gelaran tersebut juga menghadapi beberapa tantangan lainnya.

"Di Boyolali permasalahan ada pada daftar pemilih. Mereka pakai data tidak dari desa pada saat gelaran Pilkades, akhirnya ditemukan ada data yang sudah meninggal dan juga ada yang sudah pindah domisili. Itu jadi catatan, kami diskusi dengan Pemkab Indramayu," katanya.

3. Gelaran Pilkades secara elektronik di Jabar sudah mendapatkan persetujuan Kemendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu Tahun 2025 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Senin (22/9/2025) (dok. Kemendagri)

Lebih lanjut, Ade mengatakan, Pilkades di Kabupaten Indramayu akan digelar pada 10 Desember 2025, setelahnya dilanjutkan dengan Kabupaten Karawang pada 23 Desember mendatang. Di sisi lain pada 2026 nantinya akan banyak kepala desa yang akan habis masa jabatannya dan harus dilakukan pemilihan secara elektronik.

"Kami saat ini sambil berjalan menyiapkan semuanya, termasuk platform untuk pemilihan yang rencana menyewa salah satu penyedia jasa layanan digital," kata Ade.

Untuk diketahui, gelaran Pilkades secara elektronik di Provinsi Jabar sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Surat ini tertuang dengan Nomor 7458/PMD.01.02/PEMOTD. Dalam surat ini menyatakan ada 528 desa tetap dilaksanakan pada 2026 yang akan diawali pada Desember mendatang di Kabupaten Indramayu.