Defisit APBD Jabar Rp5,7 Triliun, DPRD Kritik Pergeseran Anggaran

DPRD Jawa Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memiliki fungsi anggaran. Sehingga, setiap kebijakan strategis yang berkaitan dengan APBD, kata Ono, perlu dikomunikasikan dengan baik agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman.

Selain menyoroti mekanisme pergeseran anggaran, Ono pun memberikan catatan terhadap potensi defisit APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp5,7 triliun. DPRD Jawa Barat menilai kondisi tersebut perlu disikapi secara hati-hati dengan mengedepankan perencanaan fiskal yang matang.

Sejak pembahasan APBD 2026, DPRD Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jabar sebenarnya telah mengantisipasi adanya potensi koreksi fiskal berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Salah satu catatan yang menjadi perhatian adalah adanya perbedaan perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jabar, serta masih adanya komponen belanja wajib yang perlu disesuaikan.

Ono menilai data proyeksi pendapatan perlu dianalisis secara lebih mendalam, termasuk terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, serta komponen pendapatan lainnya.

Ono bilang, analisis yang akurat diperlukan agar pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat dalam menentukan kebijakan fiskal.

"DPRD Jawa Barat menginginkan seluruh keputusan mengenai penanganan defisit didasarkan pada data yang komprehensif. Dengan demikian dapat dipertimbangkan secara objektif apakah defisit akan ditutup melalui efisiensi belanja, pembiayaan, atau penyesuaian terhadap program-program pemerintah daerah sesuai kemampuan fiskal," jelasnya.

Lebih lanjut, Ono menegaskan, program-program prioritas Pemerintah Provinsi Jabar harus tetap menjadi perhatian utama agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu akibat penyesuaian anggaran.

DPRD Jawa Barat mengingatkan bahwa penyusunan kebijakan fiskal perlu mempertimbangkan dinamika perekonomian yang sedang berkembang. Meskipun, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tercatat sebesar 5,85 persen, DPRD Jawa Barat menilai indikator tersebut masih perlu dicermati secara lebih mendalam karena sebagian besar didorong oleh tingginya belanja pemerintah.

Menurut Ono Surono, ekonomi riil masyarakat harus menjadi perhatian utama, mengingat masih terdapat tantangan berupa penurunan daya beli, meningkatnya PHK, kenaikan harga barang, hingga tekanan terhadap sektor industri yang berpotensi memengaruhi konsumsi masyarakat dan investasi di Jawa Barat.

Selain itu, DPRD Jawa Barat juga menyoroti optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selama ini, kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah masih berasal dari Bank bjb dan PT Migas Hulu Jabar (MUJ), sementara sejumlah BUMD lainnya dinilai masih perlu ditingkatkan kinerjanya.