BGN Beri Pelatihan 700 Pengelola SPPG Hadirkan MBG Berkualitas
- 700 pengelola SPPG mengikuti pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Pangan di Bandung pada 11-12 Oktober 2025.
- Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi tenaga pelaksana gizi, memastikan keamanan pangan, dan menurunkan risiko keracunan pangan di masyarakat.
- Saat ini, hanya 17 dari 2.131 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara Jabar membutuhkan 4.600 SPPG.
Bandung, IDN Times - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah serius menyikapi isu keracunan massal yang sempat terjadi pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah di Provinsi Jawa Barat. Teranyar, keracunan massal menyerang seribuan pelajar di wilayah Cipongkor dan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Sebagai upaya pencegahan dan penguatan kualitas, BGN menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Pangan secara serentak di 12 kabupaten/kota, termasuk di Bandung pada 11 - 12 Oktober 2025. Kegiatan bimtek diikuti 700 peserta dari pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPGG).
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN Nurjaeni, mengatakan kegiatan ini diikuti oleh 10 ribu peserta dari berbagai wilayah, terdiri dari kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, dan relawan SPPG. Para pengelola ini adalah garda terdepan, mulai dari dapur pelayanan hingga distribusi pangan di lapangan.
"Keamanan pangan dimulai dari tangan-tangan penjamah pangan yang kompeten. Melalui kegiatan ini, BGN memastikan seluruh unsur pelaksana SPPG memahami prinsip higienitas, sanitasi, serta pengendalian risiko pangan di setiap tahap pelayanan," kata Nurjaeni dalam keterangannya, dikutip Senin (13/10/2025).
1. Perkuat kompetensi tenaga pelaksana gizi
Menurutnya, pelatihan ini menjadi langkah strategis BGN dalam memperkuat kompetensi tenaga pelaksana gizi di daerah serta memastikan seluruh proses penyediaan dan penjamahan pangan berjalan aman, higienis, dan sesuai standar nasional. Para peserta di 12 kabupaten/kota—termasuk KBB, Kabupaten Garut, Kabupaten Banyumas, hingga Kota Jakarta Timur dilantih secara intensif.
Fokus materi mencakup prinsip dasar keamanan pangan, higienitas dapur, pencegahan kontaminasi silang, hingga penanganan distribusi aman.
"Dengan tersertifikasinya 10 ribu penjamah pangan dari unsur SPPG di 12 kabupaten/kota, kami memperkuat sistem pelayanan gizi yang tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan terpercaya bagi masyarakat," tegasnya.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan budaya kerja yang higienis dan aman, serta secara signifikan menurunkan risiko Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di masyarakat.
2. Banyak SPPG tak punya sertifikat kebersihan
Saat ini, di Jawa Barat sudah berdiri 2.131 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyalurkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Sayangnya baru ada 17 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sisanya sedang berproses mendapat sertifikat.
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) memberi tenggat waktu hingga 30 Oktober 2025 kepada semua SPPG agar bisa mendapatkannya. SLHS wajib dimiliki SPPG sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi.
3. Jabar butuh 4.600 SPPG
Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan, untuk mempercepat SPPG mendapatkan sertifikat, Pemdaprov Jabar sudah meminta dinas terkait untuk berkoordinasi.
"Kami sudah meminta dan mendorong 27 kabupaten kota untuk selalu bersinergi dengan koordinator wilayah MBG, dalam pemenuhan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi atau SLHS," terang Herman, Jumat (10/10/2025).
Jabar, lanjut Herman, tidak menginginkan ada lagi ekses dari program MBG, seperti keracunan yang terjadi belakangan. Ia memastikan Jabar mendukung program MBG. Dalam program MBG, Jabar membutuhkan 4.600 SPPG.
