ASN Jadi Penyumbang Tunggakan Pajak Kendaraan di Kabupaten Cirebon

Pelaksana Tugas Kepala P3DW Kabupaten Cirebon, Widianto Nugroho Adi, mengungkapkan bahwa mayoritas tunggakan berasal dari ASN yang bekerja di sektor pendidikan dan kesehatan.

Dari hasil pemetaan internal, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tercatat sebagai instansi dengan jumlah kendaraan menunggak paling tinggi.

“Jumlahnya mencapai 2.681 unit kendaraan. Itu paling besar dibandingkan OPD lain. Setelah itu disusul oleh sektor kesehatan,” kata Widianto, belum lama ini.

Ia menegaskan, data tersebut telah diverifikasi dan akan menjadi dasar langkah penertiban lanjutan. Pemerintah daerah akan melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon guna memastikan kewajiban pajak ASN tidak lagi diabaikan.

Besarnya jumlah kendaraan menunggak berimplikasi langsung terhadap potensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika dihitung secara konservatif, dengan asumsi pajak sepeda motor berkisar Rp300 ribu–Rp500 ribu per tahun, serta pajak mobil Rp1 juta–Rp3 juta per tahun, maka nilai tunggakan diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Nilai tersebut dinilai krusial, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan belanja publik, mulai dari infrastruktur, layanan kesehatan, hingga pendidikan. Ketidakpatuhan ASN berpotensi memperlemah upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan fiskal.

“ASN seharusnya menjadi garda terdepan dalam kepatuhan pajak. Ketika justru terjadi sebaliknya, ini berdampak pada kredibilitas kebijakan pemungutan pajak,” ujar Widianto.

P3DW Kabupaten Cirebon memastikan tidak akan ada kebijakan pemutihan maupun toleransi khusus bagi ASN penunggak pajak kendaraan. Penegakan aturan akan dilakukan melalui pendataan ulang, pemanggilan langsung, serta koordinasi dengan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kami tegaskan, tidak ada pengampunan. Semua wajib bayar sesuai ketentuan. ASN tidak boleh mendapat perlakuan istimewa,” ucap Widianto.

Pendekatan administratif akan menjadi langkah awal, dengan mendorong peran atasan langsung dalam memastikan kepatuhan bawahannya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bapenda juga menegaskan ASN diperlakukan setara dengan masyarakat umum sebagai wajib pajak.

Melalui penertiban ini, pemerintah berharap penerimaan pajak kendaraan meningkat sekaligus memperkuat legitimasi birokrasi di mata publik. Keteladanan ASN dinilai menjadi kunci dalam menciptakan sistem perpajakan daerah yang adil, transparan, dan berkelanjutan.