Apa Peran Masyarakat Adat dalam Menjaga Ekosistem?

21 Sep 2026, 13:47 WIBKota Bandung4 min read

Galih Persiana

News

Channel

Add Us on Google

Apa Peran Masyarakat Adat dalam Menjaga Ekosistem?

Penampakan tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia (IDN Times/Wahyu Kurniawan)

Intinya Sih

Pengelolaan ekosistem di Papua membutuhkan kolaborasi perusahaan, pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan karena kondisi geografis Timika sangat beragam serta kompleks.
Data menjadi fondasi pemulihan biodiversitas, termasuk pemilihan benih untuk rehabilitasi; Freeport mengumpulkan kajian sejak 1997, mencatat 130 spesies baru, namun beberapa spesimen belum terdeskripsi.
Masyarakat adat berperan melalui pengetahuan turun-temurun tentang tumbuhan, hewan, dan habitat, sementara kesenjangan pendidikan serta pendampingan teknologi turut memengaruhi pemahaman biodiversitas dan keberlanjutan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Pelestarian ekosistem di kawasan tengah dan timur Indonesia menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Kondisi geografis, ketersediaan data, hingga keterlibatan masyarakat menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Kondisi tersebut membuat pengelolaan ekosistem tidak cukup dilakukan oleh perusahaan atau pemerintah secara terpisah. Masyarakat lokal, industri, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya dinilai perlu terlibat dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati.

Hal itu mengemuka dalam talkshow sesi tematik bertajuk “Preserving Papua’s Ecosystems Through Biodiversity Conservation” dalam ajang Katadata SAFE 2026 di Sequis Tower, SCBD, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Koordinator untuk Konservasi dan Pemantauan Keanekaragaman Hayati PT Freeport Indonesia, Kukuh Indra Kusuma, mengatakan kolaborasi diperlukan karena kompleksitas pengelolaan ekosistem tidak memungkinkan satu pihak bekerja sendirian.

“Kami melihat bahwa kita enggak bisa yang namanya bekerja sendiri, harus secara kolaboratif. Walaupun katakanlah itu memang wilayah kerja kami, tapi secara kenyataannya kami enggak bisa melakukan itu sendirian,” ujar Kukuh, dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Senin (21/9/2026).

1. Kondisi alam menjadi tantangan pengelolaan ekosistem

Apa Peran Masyarakat Adat dalam Menjaga Ekosistem? (Dok. Katadata)

Wilayah kerja Freeport Indonesia di Timika, Papua, memiliki karakter geografis yang beragam. Kawasan tersebut berada di sekitar Taman Nasional Lorentz dan mencakup 14 tipe ekosistem, dengan bentang wilayah dari ketinggian 0 meter hingga 4.200 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Kukuh mengatakan kondisi tersebut membuat pengelolaan ekosistem memiliki tantangan tersendiri, termasuk dari sisi topografi. “Jadi Timika itu cukup unik. Dia 50 km datar, kemudian sangat terjal. Jadi secara topografis, secara natural tantangannya sangat kompleks,” ungkap dia.

Menurut Kukuh, kompleksitas tersebut menjadi salah satu alasan perusahaan tetap membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak. “Kami tetap harus berkolaborasi dengan masyarakat lokal, kemudian dengan pemerintah setempat, dan juga dengan pemangku kepentingan yang lain untuk bisa melakukan apa pengelolaan ekosistem yang lebih komprehensif di kami,” lanjut dia.

2. Data menjadi dasar pemulihan keanekaragaman hayati

Ilustrasi menganalisa data marketplace (freepik.com/rawpixel.com)

Selain kondisi alam, ketersediaan data menjadi tantangan lain dalam pemeliharaan ekosistem. Data yang memadai dibutuhkan, antara lain, untuk menentukan jenis benih yang sesuai ketika dilakukan penanaman kembali di kawasan yang mengalami kerusakan.

Freeport Indonesia telah melakukan kajian ekosistem dalam skala besar sejak 1997 dan mengumpulkan berbagai data dari penelitian sebelumnya. Hasilnya antara lain berupa 10 buku panduan lapangan yang memuat informasi mengenai beragam spesies, seperti burung, kupu-kupu, kepiting, hingga mangrove.

Data terkini mencatat terdapat 130 spesies baru di wilayah kerja Freeport. Namun, Kukuh mengatakan masih ada spesimen yang hingga kini belum terdeskripsi jenis spesiesnya.

“Kami juga melihat ini adalah sebuah opportunity untuk kami untuk berkontribusi luas terhadap data terutama seperti tadi yang kami sampaikan. Karena availability data itu adalah sangat hal yang sangat krusial ketika kita menyatakan pengelolaan ekosistem,” tutur Kukuh.

3. Pengetahuan masyarakat adat ikut dibutuhkan

Ilustrasi masyarakat adat tergusur pembangunan di calon Ibu Kota Negara (IDN Times/Arief Rahmat)

Ketua Konsorsium Gerbangtara, Aie Natasha, menilai masyarakat lokal memiliki peran penting dalam pengelolaan ekosistem karena memiliki pengetahuan yang telah berkembang secara turun-temurun. Pengetahuan masyarakat adat atau indigenous knowledge dapat membantu memahami karakter tumbuhan, hewan, serta habitat di wilayah tertentu.

“Ketika ada industri yang terbangun di sana, yang dibuka adalah tempat tinggalnya (hewan dan tumbuhan lokal), habitatnya. Rumahnya pelan-pelang hilang. Bagaimana memastikan (industri) itu berkelanjutan ketika rumahnya saja tidak bisa kita jaga? Yang bisa menjawab itu indigenous knowledge yang jauh lebih mengetahui tentang cara tumbuhan itu, cara hewan tersebut hidup dan berkembang biak,” ujar Aie.

Aie juga menyoroti kesenjangan pendidikan di sejumlah kawasan tengah dan timur Indonesia yang dapat memengaruhi pemahaman masyarakat mengenai biodiversitas dan keberlanjutan. Ia mencontohkan pendampingan masyarakat lokal di sekitar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, termasuk ketika warga perlu menggunakan teknologi atau aplikasi.

“Karena kita berhadapan manusia belum siap secara AI, misalnya. Bahkan masyarakat di sana mau pake aplikasi saja harus kita dampingi. Ini masuk tiba-tiba tentang sustainability,” katanyas. Selain Kukuh dan Aie, sesi tersebut juga menghadirkan Rahman Adi Pradana, Policy and Partnership Konservasi Indonesia.