TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Muhammad Farhan Nilai Pemerintah Gagal Tangani Harga Minyak Goreng

Harga minyak goreng kemasan mahal, minyak curah langka

Warga mengantre saat membeli minyak goreng yang dijual di operasi pasar murah. (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)

Bandung, IDN Times - Fenomena ketersediaan minyak goreng pasca pemerintah mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) dinilai masih merugikan masyarakat. Pasalnya, harga minyak goreng kemasan yang mampu menembus Rp37 ribu perliter ditambah dengan kelangkaan minyak curah meski ditarif murah, dianggap merusak ekuilibrium (kesetimbangan) pasar.

Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan menilai, harga minyak goreng yang menembus kenaikan di luar kewajaran, semakin memperkuat pemerintah melalui Kementrian Perdagangan (Kemendag) tak mampu mengatasi kerumitan harga minyak goreng.

"Itulah bentuk kontraksi pasar dalam menemukan ekuilibrium harga supply dan demand yang baru. Upaya pemerintah menetapkan HET, yang tujuannya baik, malah berbalik dan merusak ekuilibrium pasar," ujar Farhan dalam keterangannya yang diterima IDN Times,  Selasa 22 Maret 2022.

1. Kemendag harus jamin harga minyak goreng jelang Ramadan

ilustrasi minyak (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Menurut dia, Kementerian harus ekstra menjamin harga minyak goreng menjelang Ramadan turun ditengah kondisi perekonomian masyarakat akibat dampak Pandemik COVID-19 yang belum pulih total.

"Jadi sekarang tugas pemerintah memastikan pasokan ke pasar, agar harga perlahan turun, walaupun saya tidak yakin harga akan kembali turun ke tingkat sebelum HET," katanya.

2. Pemerintah bukan gagap, tapi justru gagal memaksakan HET kepada para penjual

Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Muhammad Farhan (www.dpr.go.id)

Farhan memastikan, apapun narasi yang disampaikan Kemendag saat ini merugikan masyarakat. "Tentu saja merugikan, sehingga perlu saya apresiasi kesigapan Polri menegakkan restoratif justice, sehingga banyak terduga penimbunan akhirnya melepaskan barangnya ke pasar," katanya.

"Pemerintah bukan gagap, tapi justru gagal memaksakan HET kepada para penjual. Akibatnya mereka tidak mau menjual dengan risiko kerugian akibat pemakaian HET tersebut," tegasnya.

Berita Terkini Lainnya