Dedi Mulyadi: Keinginan Prabowo Ingin Menjadi Oposisi Harus Dihormati
Gerindra putuskan menjadi partai oposisi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah membubarkan Koalisi Adil Makmur yang terlibat dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Saat ini, haluan perjalanan koalisi Adil Makmur kembali diserahkan kepada masing-masing partai untuk menentukan sikap politik.
Namun, dalam pidato usai pembacaan keputusan sidang sengketa Pilpres 2019, Prabowo menyatakan, Partai Gerindra akan tetap menjadi oposisi dalam mengawasi dan mengkretisi pemerintahaan terpilih.
Menanggapi, sikap Prabowo yang menentukan oposisi, Ketua DPD Partai Golkar Dedi Mulyadi mengatakan, dari sisi aspek normatif politik rekonsiliasi politik tidak diperlukan usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Prabowo-Sandiaga. Sehingga, pilihan Prabowo Subianto untuk menjadi oposisi pemerintah harus dihormati.
"Kan koridornya sudah jelas ada partai pemerintah, partai oposisi. Kemudian pidato semalam pak Prabowo sudah menyatakan bahwa akan menjadi partai oposisi, kita hormati," katanya saat dihubungi Jumat (28/6/2019).
1. Gerindra-PKS konsisten menjadi oposisi
Dedi mengungkapkan, pilihan oposisi bagi partai dibawah kendali Prabowo menunjukan konsistensinya dalam mengambil peran berada di luar pemerintahan. Sampai saat ini, Gerindra dan PKS masih konsisten berada di luar pemerintahan. "Nanti, Demokrat saya gak tau sikapnya seperti apa," ujarnya.
Dedi juga menilai rekonsiliasi dimaksudkan untuk menurunkan tensi pendukung di level bawah kembali pada kedewasaan para pendukung. "Kan tergantung pemahaman, kalau pendukungnya memahami proses demokrasi, maka selesai," ujarnya.
Pihaknya menyarankan bagi mereka yang memahami pilpres adalah pintu untuk memasukan agenda-agenda di luar agenda konstitusi kenegaraan urusan ini tidak akan selesai meski keputusan MK mengikat dan final.
"Ya gak akan selesai, karena pikiran ideologi. Kita hargai mereka. Caranya melalui demokrasi, tinggal bertemu di pemilu 2024. Karena dalam negara demokrasi ketidakpuasan disalurkan melalui kompetisi politik," ujarnya.