Mengenal Kabupaten Sukabumi dan Politiknya yang Diisi Wajah Lama

2. Mungkinkah ada poros kuda hitam?

Belum solidnya koalisi dari dua poros yang sudah eksis membuka kemungkinan adanya poros baru yang menjadi kuda hitam. Poros baru itu bisa melibatkan partai yang masih belum menentukan arah seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS yang menggenggam tujuh kursi di DPRD Sukabumi dan telah memiliki dua calon internal, bisa saja mengambil hati partai-partai yang belum sepenuhnya memberi dukungan pada koalisi seperti misalnya PAN, PPP dan PDIP. Di sisi lain, ada pula Gerindra dan Nasdem yang hingga berita ini diturunkan belum mau terang-terangan mengungkap dukungannya.

Dengan peta politik yang dapat disimak sejauh ini, Marwan dan Adjo belum semestinya merasa lebih kuat daripada yang lain. Berbagai partai politik masih bergeliat untuk duduk di koalisi terkuat.

3. Jarang diisi bupati dua periode

Sejak resmi berdiri sendiri dan lepas dari wilayah Kabupaten Cianjur pada 1921, Kabupaten Sukabumi telah memiliki 16 bupati. Bupati pertama mereka adalah R.A.A Soerianatabrata, yang dipilih secara langsung oleh Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, Dirk Fock.

Sejak kemerdekaan Indonesia, Kabupaten Sukabumi tidak pernah memiliki bupati dua periode, kecuali pada zaman kepemimpinan Sukmawijaya. Ia menjadi Bupati Sukabumi dua periode sekaligus, yakni pada 2005-2010 dan 2010-2015.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Sukmawijaya sempat maju sebagai calon anggota DPR RI dari PKS. Namun ia terpaksa gigit jari karena tidak memperoleh suara memuaskan dibanding para pesaingnya.

Sejak 17 Feburuari 2016, Kabupaten Sukabumi dipimpin oleh Marwan yang mana merupakan wakil daripada Sukmawijaya ketika memimpin Kabupaten Sukabumi di periode pertamanya.