Mengapa Kepala Daerah di Jawa Barat Paling Doyan Korupsi?
KPK telah menangkap 19 kepala daerah di Jawa Barat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times – Selama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri sejak 2002, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama soal kepala daerah yang terbukti korupsi di mata hukum. Per Oktober 2019, jumlahnya mencapai 19 orang terpidana dari total 119 terpidana tindak pidana korupsi yang ditangani KPK.
Menurut anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Golkar, Yod Mintaraga, kondisi itu jelas bikin prihatin. Sebenarnya, ia tak tahu apa saja yang melandasi para kepala daerah itu hingga berani melakukan tindak pidana korupsi. Yang jelas, kata dia, ada beberapa faktor yang bisa menimbulkan kecenderungan korupsi.
1. Tiga faktor penyebab korupsi
Faktor pertama, kata dia, adalah tidak kuatnya komitmen para kepala daerah dalam mengemban tugas memimpin daerahnya masing-masing. Faktor kedua, Yod berpendapat, sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang membuat tiap kepala daerah sering terpeleset khilaf melakukan korupsi.
“Karena ternyata di era reformasi ini Pilkada tidak mudah dan murah. Dalam kata lain, sistem Pilkada saat ini sangat mahal,” tutur dia, dalam diskusi KPK Panen Koruptor di Jabar yang digelar oleh Pusaka RMOL Jabar di Kedai Kongres, Kota Bandung, Senin (28/10) malam. Ongkos politik yang mahal untuk menjadi kepala daerah, bagi Yod, membuat seorang kepala daerah menempuh segala cara untuk membayar duit yang telah ia keluarkan jika berhasil memenangi kontestasi politik.
Selanjutnya, faktor ketiga ialah sistem pengupahan kepala daerah yang ia nilai terlalu kecil. “Bayangkan saja, seorang kepala daerah yang fungsinya mengatur daerahnya juga melaksanakan tugas dari pusat, itu digaji kecil. Salah satu Bupati di Jateng (dalam pemberitaan) menyampaikan gajinya hanya Rp5,9 juta. Seorang gubernur hanya Rp8 jutaan,” katanya.
Fenomena ketiga itu baginya sedikit banyak mendorong seorang kepala daerah berani melakukan tindak pidana korupsi. “Sebagai kader Golkar, tentu saya sedih. Apalagi kalau ada sesama kader partai yang kena, itu sangat menyedihkan, meski sebenarnya tidak ada kaitannya dengan partai,” ujar sosok yang dalam 40 tahun terakhir berkecimpung di dunia politik Jawa Barat ini.
Baca Juga: 10 Hal Sepele Ini Tanda Kamu Sudah Melakukan Korupsi!