Wapres JK Berharap Lulusan Pamong Praja IPDN Bisa Jadi Pelayan Rakyat
Mereka sudah dibekali revolusi mental
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Sumedang, IDN Times - Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan secara langsung pelantikan 744 Praja di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Selasa(2/8). Ke 744 Praja yang terdiri atas 598 Praja dari program studi Diploma IV dan 146 Praja dari Program Sarjana akan dilantik sebagai Pamong Praja Muda IPDN di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Jusuf Kalla atau akrab disapa JK mengingatkan bahwa para praja ini ke depan akan menjadi penerus bangsa khususnya di pemerintahan baik pusat maupun pelosok daerah. Tugas sebagai pamong praja adalah mulia karena sangat menentukan kemajuan sebuah bangsa dan negara.
Di samping sebagai pemersatu dan perekat bangsa, seorang praja harus mampu menjadi pemimpin daerah yang demokratis. "Dan mendengarkan suara rakyat serta melayani masyarakat secara keseluruhan," ujar JK, Selasa (6/8).
Dalam menjalankan kepemimpinan, para Praja juga diminta untuk bisa mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Berbeda dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya, masyarakat saat ini semakin paham tentang banyak hal berkat perkembangan teknologi. Dengan demikian tugas dari seorang Praja akan sangat beragam di wilayah yang khususnya belum banyak dikenal.
1. Jangan mementingkan kepentingan daerah masing-masing
Para Praja yang ada di IPDN mayoritas adalah anak daerah yang kemudian menimba ilmu di satu institusi untuk kembali ke daerah dan menjadi pemimpin. Meski demikian tidak seluruhnya praja dari daerah tertentu bisa pulang ke rumahnya sendiri. Banyak praja yang kemudian ditempatkan di daerah lain dan menjadi pemimpin di sana.
Melihat kondisi ini, JK mengingatkan agar para praja tidak terkesan mementingkan daerah masing-masing. Sebagai calon pemimpin bangsa praja harus bisa adil dan bijaksana dalam setiap pekerjaan di daerah mana pun mereka ditugaskan.
"Karena itu anda harus memahami kepentingan nasional dan juga kepentingan daerah. Anda bukan lagi pemimpin daerah anda sendiri, tapi pemimpin bangsa Indonesia secara keseluruhan baik sekarang maupun masa mendatang," papar JK.
Baca Juga: Kemarau 2019, 166 Ribu KK Terdampak Kekeringan di Jawa Barat
Baca Juga: Demi Ibu Kota Baru, LPJK Kaltim Kerahkan Ribuan Perusahaan Konstruksi