Tidak Sehat, OJK Cabut Izin Usaha BPR Fajar Artha Markmur di Kota Depok

1. Manajemen BPR ini sudah tidak sehat

Triana menuturkan, penutupan ni ini dikarenakan BPR yang bersangkutan tidak sehat. Sesuai dengan POJK Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, PT BPR Fajar Artha Makmur telah ditetapkan menjadi status BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) sejak 6 Mei 2019 karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang kurang dari no persen.

Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat. "Status tersebut juga kami tetapkan dengan tujuan agar pengurus atau pemegang saham melakukan upaya penyehatan," ujar Triana.

Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan pengurus saham untuk keluar dari status BDPK dan dapat beroperasi secara normal dengan rasio KPMM paling kurang sebesar delapan persen tidak terealisasi.