Ridwan Kamil Minta Buruh Jangan Ada Demo Terkait UU Cipta Kerja
Ribuan buruh akan aksi hari ini di depan gedung sate
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat berharap tidak ada lagi demonstrasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) baik oleh buruh, mahasiswa, atau pelajar. Aksi unjuk rasa ini bisa berdampak buruk bagi kondisi di Jabar khususnya di tengah pandemik COVID-19.
"Buruh jangan ada demo lagi kalau UU Ciptaker ini. Kalau keberatan silakan ke MK (mahkamah konstitusi)," ujar Emil kemarin, Senin (26/10/2020).
Sesuai dengan aspirasi dari para buruh, Emil telah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo terkait kegelisahan para buruh dengan adanya UU Ciptaker tersebut.
Maka, dai berharap buruh atau kalangan manapun tidak melakukan aksi dan mengikuti langkah yang tepat ketika tidak sependapat mengenai UU Ciptaker.
"Kami mohon semua di Jabar kondusif, pemimpin di Jabar ini aspirastif. Jangan ada demo," pungkasnya.
1. 3.000 buruh disebut akan turun ke jalan hari ini
Ribuan buruh di Jawa Barat berencana menggelar aksi di kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate. Mereka akan melayangkan tuntutan agar Gubernur Jabar Ridwan Kamil tidak menghapuskan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral (UMSK), untuk diganti dengan upah minimum provinsi (UMP).
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) KSPSI Provinsi Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto mengatakan, penetapan kepastian UMP dilakukan pada 1 November 2020. Per tanggal tersebut gubernur harus memastikan apakah UMP tidak serta merta menghapuskan UMK dan UMSK.
Di Jawa Barat, rapat pleno untuk menentukan UMP tahun 2021 rencananya akan dilaksanakan Selasa (27/10/2020). "Dan berdasarkan hasil rapat para buruh di Jabar kita akan melakukan unjuk rasa pada tanggal tersebut (besok)," ujar Roy melalui siaran pers, Senin (26/10/2020).