Pemekaran Desa Jadi Cara Pemprov Jabar Tarik Anggaran Pusat
Masih ada ketimpangan antara jumlah penduduk dan dana daerah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Jumlah penduduk di Jawa Barat yang sangat besar dibandingkan populasi di provinsi lain bertolak belakang dengan anggaran yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan jumlah Kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat kurang ideal dibandingkan daerah lain seperti Jawa Tengah atau Jawa Timur.
Untuk mengakali ketimpangan anggaran tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat ( Jabar) berupaya melakukan pemekaran desa. Kepala Bidang Bina Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Wardana, jumlah desa di Jawa Barat saat ini, tercatat ada 5.313. Angka ini jelas masih kurang untuk menampung sekitar 50 juta penduduk Jawa Barat.
"Maka salah satu solusi untuk mengentaskan ketimpangan jumlah tersebut adalah dengan pemekaran desa-desa baru. Dan ni yang sedang dilakukan Gubernur Jabar," ujar Wardana di acara Jabar Punya Informasi (Japri), di Gedung Sate, Rabu (25/9).
1. Semakin banyak desa semakin banyak dana masuk ke Jabar
Menurut Wardana, semakin banyak jumlah desa maka anggaran yang masuk ke Jabar bisa lebih besar. Ini sejalan dengan program pemerintah pusat melalui anggaran dana desa. Meski anggaran tersebut langsung masuk ke rekening desa, tapi minimal desa memiliki kas ketika akan menjalankan sejumlah program.
"Sehingga bisa menunjang untuk memajukan desa itu sendiri," ujarnya.
Dalam waktu dekat, Pemprov Jabar akan mengumpulkan sekitar 5.000 kepala desa dan luar dalam gelaran jambore. Hal ini dilakukan, untuk mengevaluasi penyerapan anggaran desa, dialog, serta pemberian apresiasi pada desa berprestasi di Jabar. Selain itu gubernur dan bupati bakal melakukan evaluasi kinerja secara bersama.
Baca Juga: "KKN Desa Penari" Akhirnya Diangkat ke Layar Lebar. Tayang Tahun 2020
Baca Juga: [FOTO] Kerusuhan Aksi Massa di Sekitar Palmerah Utara