Paparkan Omnibus Law di Jabar, Emil Undang Mendagri dan Menkumham
Ridwan Kamil berharap pemda diikutsertakan dalam pembahasan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengadakan pertemuan dengan seluruh kepala daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat untuk membahas mengenai Omnibus Law. Rencananya pertemuan ini akan diadakan pada 27 Februari dengan menghadirkan Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Pertemuan ini penting agar kedua menteri bisa memaparkan lebih jelas mengenai omnibus law yang sekarang ramai diperbincangkan karena aturan yang dimuatnya aneh dan mendapat banyak cibiran dari para pekerja.
"Akan ada pembahasan itu dan relevansinya kepada perda (peraturan daerah) yang harus disinkronkan. Apakah dihapuskan atau disempurnakan. Jadi aspirasi kita didengarkan," ujar Ridwan usai menggelar rapat pimpinan, Senin (17/2).
1. Jangan biarkan omnibus law hanya jadi domain pemerintah pusat
Emil berharap, pemerintah pusat aktif mengajak pemerintah daerah untuk mendiskusikan berbagai aturan yang ada dalam omnibus law. Sebab, nantinya aturan ini akan diturunkan ke daerah dan pemerintah daerah lah yang menjalankannya serta menampung aspirasi masyarakat.
"Karena kita harus mengamankan. Jadi harus tahu ini artinya apa, bagaimana bentuknya. Nah nanti pada 27 Februari kita akan melakukan aspirasi terkait itu," papar Emil.
Baca Juga: Bima Arya Tak Setuju Wacana Penghapusan IMB di Omnibus Law
Baca Juga: Gubernur Sumsel Sebut Penerapan Omnibus Law ke Daerah akan Seperti Ini