KPK Minta Pemda Perbaiki Sistem Pendapatan Daerah
Urusan tanah di Jabar paling pelik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengingatkan agar pemerintah daerah di Jawa Barat bisa memperbaiki sistem pendapatan daerah dari berbagai sektor. Pemerintah daerah (Pemda) harus bisa membangun sistem tersebut karena selama ini banyak pajak daerah yang harusnya masuk ke pemda justru lenyap di tangan pihak ketiga.
Selain meningkatkan pendapatan, sistem yang baik juga menjaga agar pajak yang telah disetor benar-benar masuk ke kas daerah sesuai dengan nilai yang harus dibayarkan. Menurutnya, sistem yang belum baik membuat pajak yang dibayarkan oleh badan usaha tertentu bisa hilang entah ke mana.
"Jadi semua biasa diawasi oleh kepala daerah melalui sistem. Misal langsung dipantau dari handphone-nya secara real time," ujar Basaria dalam sosialisasinya di Kantor Pemprov Jabar, Senin (29/4).
1. Pendapatan daerah harus dioptimalkan
Menurut Basaria, perbaikan sistem dalam menarik pajak pendapatan daerah tidak semata-mata karena kerawanan kebocoran. Namun, pemda memang sudah seharusnya bisa mengoptimalkan dana dari pajak tersebut.
Misalnya, di daerah perkotaan banyak rumah yang diubah menjadi toko atau rumah makan. Jika izin mereka bisa diberikan, maka pemda harus memberikannya dan menarik pajak dari izin toko atau rumah makan tersebut.
Kemudian jika di daerah pesisir, maka daerah pantai yang selama ini digandrungi masyarakat untuk berwisata bisa menjadi sumber pendapatan yang tinggi. Begitu juga daerah yang potensinya ada di sektor pertambangan.
"Jadi sifatnya ini kita mengoptimalkan," paparnya.
Baca Juga: Datangi Pemeriksaan KPK Diam-diam, Khofifah Enggan Menjelaskan
Baca Juga: Ada Pihak Ketiga yang Enggan Kembalikan Aset Pemprov Sulsel