TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Disperindag Jabar Terapkan Zona Integritas Layanan Tingkatkan Kinerja

Perbaikan pelayanan untuk masyarakat jadi yang paing utama

IDN Times/Debbie Sutrisno

Bandung, IDN Times - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat (Jabar) mulai menerapkan zona integritas layanan. Upaya ini sebagai bentuk dalam peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Diseperindag Jabar Arifin Soedjayana mengatakan,zona integritas ini dibentuk sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) di mana pemerintah provinsi berupaya memperbaiki reformasi birokrasi.

"Pas evaluasi dalam rapat pimpinan saya mendengar hanya ada BPMPTSP saja yang sudah menerapkan zona integritas. Makanya kita ingin coba gerak untuk menerapkan program serupa," ujar Arifin di kantornya, Senin (16/3).

1. Kinerja dinas bisa lebih efisien dan efektiv dengan program ini.

IDN Times/Debbie Sutrisno

Dia menuturkan, program ini sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan dinas. Padahal program ini bisa membuat kinerja kedinasan semakin baik dalam memberikan pelayanan.

Dia pun yakin dengan zona integritas ini pelayanan kepada kinerja akan lebih baik, efisiensi pelayanan, efektivitas pelayanan. " Saya yakin bisa kok (menjalankan ini, nggak ada hal yang susah ya," ujarnya.

2. Evaluasi penerapan zona integritas dilakukan bertahap

Petugas menyeleksi sarang burung walet untuk diekspor ke luar negeri (Istimewa)

Menurutnya, penerapan zona integritas ini pun pasti harus dievaluasi. Sehingga jangan sampai dinasnya merasa sudah melakukan semuanya padahal belum sesuai dengan standar standar yang memang diterapkan di reformasi birokrasi.

"Khusus untuk kawasan zona integritas ini dalam artian tadi ada tagline-nya no korupsi bebas korupsi Insya Allah di Dinas Perindustrian Perdagangan tidak akan terjadi hal seperti itu," paparnya.

Dikatakan Arifin, zona integritas ini terutama untuk bidang yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. Misalnya, layanan yang terkait dengan surat keterangan asal barang untuk ekspor.

"Itu yang akan kita coba prioritaskan," kata dia.

Baca Juga: Menpan Imbau PNS Kerja dari Rumah, Bagaimana dengan Pelayanan Publik? 

Baca Juga: Dianggap Sukses, Bandung Belajar Mal Pelayanan Publik ke Banda Aceh 

Berita Terkini Lainnya