Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota Bandung berani mengambil resiko dengan mengizinkan sembilan bioskop beroperasional di tengah sebaran COVID-19 berada di zona merah. Relaksasi di sektor hiburan ini dinilai sangat rawan terjadi penyebaran virus corona atau COVID-19 di masyarakat.
Pengamat Pemerintahan dan Politik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung Prof Asep Warlan Yusuf mengatakan, kebijakan Pemkot Bandung dalam merelaksasi sektor hiburan yakni bioskop dinilai kurang tetap. Artinya, kebijakan relaksasi yang dilakukan seharusnya tidak menjadi prioritas utama di tengah pandemik COVID-19.
"Hemat saya, bioskop bukan perioritas. Punten (maaf), saya bukan antibioskop ya. Seharusnya relaksasi bioskop ini bisa ditunda sampai terkendali," kata Asep Warlan saat dihubungi, Sabtu(10/10/2020).
1. Seharusnya Pemkot Bandung perbanyak relaksasi di sektor UMKM
Ilustrasi pasar. Pexels/Artem Beliaikin Menurutnya, di tengah pandemik yang belum usai, sejumlah kepala daerah memang melakukan relaksasi aturan kepada masyarakat dengan harapan mampu menggerakan perekonomian menengah bawah.
Dia menyebutkan, sektor ekonomi menengah bawah ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Dengan pembukaan usaha jual beli tersebut diharap banyak UMKM yang ekonominya sedikit terbantu. Sedangkan untuk bisnis seperti bioskop masuk dalam kategori menengah ke atas.
"Kalau bioskop ini kan untuk mereka yang bosan menonton di rumah terus datang ke sini. Beda sama mereka yang berjualan di pasar," ungkap Asep.
Asep mengungkapkan, kebijakan Pemkot Bandung dalam memberikan relaksasi seharusnya lebih memikirkan masyarakat yang berada di sektor ekonomi di tingkat menengah bawah. Sebelumnya, Pemkot Bandung telah menjalankan kebijakan yang baik dengan memberikan relaksasi di sektor perekonomian khususnya UMKM.
Asep mencontohkan, kasus penutupan jalur di depan Pasar Baru Kota Bandung yang terdapat ratusan pedagang menimbulkan gejolak. Sebab, setelah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Bandung beberapa waktu lalu, telah membuat sektor perekonomian khususnya menangah bawah sangat terdampak.
"Kita lihat saja saat Jalan Otista, Pasar Baru ditutup. Mereka (pedagang) berontak. Tidak ada pembeli yang datang saat jalan ditutup. Perekonomian menengah bawah itu harus dikuatkan," Kata Asep.
2. Predikat zona merah COVID-19 di Bandung harusnya jadi acuan
Di sisi lain, Pemkot Bandung seharusnya bisa berkaca dari data Gugus Tugas Pemerintah Pusat yang menyatakan Bandung masuk dalam zona merah COVID-19. Artinya di kota ini ada peningkatan kasus dan potensi penyebaran virusnya cukup tinggi.
Pemprov Jabar pun sudah menyampaikan bahwa Bandung masuk dalam lima daerah yang berada dalam zona merah. Dengan adanya relaksasi ini, seharusnya Gubernur Jabar Ridwan Kamil bisa melakukan komunikasi dengan Pemkot Bandung agar bioskop tidak dibuka lebih dulu.
"Karena kalau ini ada penyebaran virus dan jadi klaster, bisa jadi yang terdampak bukan hanya di Kota Bandung," kata dia.
3. Relaksasi bioskop di saat zona merah jangan sampai jadi klaster COVID-19
Asep mengungkapkan, memberikan relaksasi bioskop yang dilakukan Pemkot Bandung sangat rawan terjadi klaster baru COVID-19 di sektor tersebut. Alasan pemkot yang ingin memberikan hiburan kepada masyarakat di tengah pandemik COVID-19 ini jangan dijadikan spekulasi dalam penanggulangan virus corona.
"Pemprov dan pemkot jangan berspekulasi dengan memberikan izin operasional bioskop terutama tanpa memberikan jaminan dalam protokol kesehatan. Jangan sampai timbul klaster baru dari bioskop," ujar dia.
Dia menilai pembukaan bioskop di Kota Bandung saat pandemik COVID-19 merupakan kesalahan. Tempat hiburan ini memiliki kemungkinan lebih besar sebagai tempat penyebaran virus corona karena masyarakat berada di dalam satu ruangan secara bersamaan.
Meski mengklaim sudah menjalankan protokol kesehatan, tetapi tempat ini berpotensi besar menjadi klaster COVID-19. Dalam ruangan bioskop yang memiliki sirkulasi udara menggunakan air conditioner (AC) virus bisa lebih cepat menyebar ketimbang di ruangan terbuka.
"Bisa saja ada orang yang membawa virus tanpa gejala kemudian membuka masker dan bersin atau batuk. Itu bisa membuat semua (dalam satu ruangan) kena semua (COVID-19)," ujar Asep.
4. Seharusnya bukan menjadi prioritas utama Pemkot Bandung
Pekerja Bioskop XXI menggunakan alat pelindung wajah dan masker saat dilaksanakan pemeriksaan kesiapan bioskop beroperasi kembali di Pusat Grosir Cililitan, Jakarta, Sabtu (29/8/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) Asep menilai, relaksasi bioskop yang dilakukan Pemkot Bandung sebenarnya bukan menjadi prioritas utama. Selain tidak ada jaminan dalam penyebaran virus corona, dibukanya sektor hiburan terutama bioskop bukanlah upaya dalam memperoleh pendapatan daerah yang signifikan.
"Menurut saya bioskop bukan pioritas karena dulu komitmen pemkot adalah menggerakan ekonomi menengah bawah. Kalau, bioskop bukan pendapatan utama. Sudah cukuplah para konglongmerat punya bioskop. Perhatikan menengah ke bawah, perekonomian mereka sulit," ujar Asep.
5. Bantuan sosial bisa jadi pelipur lara untuk pekerja sektor pariwisata
IDN Times/Debbie Sutrisno Menurut Asep, saat ini banyak pekerja yang terdampak pandemik COVID-19. Mulai dari mereka yang dirumahkan sementara hingga diberhentikan secara total. Pembukaan bioskop ini bisa jadi salah satu cara agar para pekerja di bidang tersebut tidak diberhentikan.
Namun, dengan kondisi sekarang di mana kasus setiap harianya masih tinggi, maka bantuan sosial (bansos) bisa menjadi harapan masyarakat yang membutuhkan. Melalui bantuan ini diharap para pekerja bisa sedikit menyambung hidup.
Tinggal bagaimana penyaluran bansos ini harus tepat sasaran dan tepat guna. "Jadi kalau memang masih di lockdown ini harus ada bantuan sarana yang cukup," ungkap Asep.
Baca Juga: Bandung Zona Merah, Sembilan Bioskop Malah Diizinkan Buka Hari Ini
Baca Juga: Pandemik COVID-19 dan Dampak Buruk Bagi Kesehatan Mental
