Waduh! Ada Lima Pelanggaran Kampanye Libatkan Anak di Pilkada Bandung

2. Regulasi pelarangan pelibatan anak dalam politik sudah ada

Hedi menyampaikan, Bawaslu bersama KPAI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah menandatangani surat edaran bersama (SEB) yang mengatur tentang perlindungan anak dari kegiatan kampanye politik.

"SEB ada karena dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak mengatur secara lugas bahwa anak-anak dilarang dilibatkan dalam kampanye politik. Kami tidak menemukan norma eksplisit yang menyebut adanya larangan pelibatan anak atau orang tak punya hak pilih," kata Hedi.

3. Dampak psikologis dikhawatirkan melekat pada anak

Upaya mencegah pelanggaran pelibatan anak dalam kampanye tersebut, Bawaslu bakal terus melakukan sosialisasi ke masyarakat sekaligus mengingatkan juga kepada paslon dan tim suksesnya.

"Tentu upaya yang kita lakukan adalah dengan melakukan sosialisasi pada upaya pencegahan. Agar terkait dengan persoalan anak ini tidak dilibatkan dalam kegiatan politik maupun kampanye," jelasnya.

Menurut Hedi, adanya larangan pelibatan anak itu diharapkan agar proses politik pemilihan kepala daerah yang sangat kental dengan kompetisi tidak berdampak buruk pada psikologi anak. Jika pemahaman anak yang belum baik, dikhawatirkan bakal melahirkan watak kompetisi yang tidak sehat pada anak.

Apalagi, lanjut dia, pemilihan kepala daerah serentak 2020 akan dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Menurut Hedi, upaya memastikan anak aman, nyaman, dan terlindungi akan semakin kompleks.