TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Jabar

Soal Tamansari, Pakar: Penataan Kawasan Kumuh Bukan dengan Penggusuran

Masih banyak cara lain yang dinilai lebih tertib

IDN Times/Humas Bandung
Verified
Bagus F

Bandung, IDN Times - Atas nama perbaikan kawasan kumuh, Pemerintah Kota Bandung melakukan penggusuran paksa pemukiman di RW 11 Tamansari, Bandung Wetan, Kota Bandung. Lokasi tersebut dimaksudkan untuk menata ulang kawasan "kampung tengah kota" oleh Pemkot Bandung menjadi hunian yang layak. Hunian yang direncanakan Pemkot itu bernama rumah deret.

Pengamat Tata Kota, Frans Ari Prasetya mengaku dirinya sudah bertahun-tahun melakukan riset di lokasi itu. Dia menyebutkan Pemkot telah keliru karena menata kawasan kumuh dengan cara menggusur pemukiman warganya.

"Memang ada beberapa rumah warga yang tidak layak di sana. Tapi kan kalau tidak layak satu rumah, apa semuanya harus dihancurin?" ungkap Frans, Sabtu (14/12).

Menurutnya, Pemkot Bandung mestinya melakukan perbaikan rumah-rumah yang tidak layak, bukan menggusurnya lalu membangun proyek di lahan tersebut.

1. Kota Bandung tidak punya standar kumuh

IDN Times/Debbie Sutrisno

Hingga saat ini, kata Frans, Pemkot Bandung belum memiliki standarisasi kumuh di daerahnya. Cap kumuh ke wilayah Tamansari menurutnya merupakan klaim pemerintah yang tidak memiliki dasar.

"Taruh saja Pemkot Bandung menggunakan standar kumuh dari Kementerian PUPR. Tapi itu tidak bisa disamaratakan untuk seluruh daerah di Indonesia," ujar Frans.

"Rumah masyarakat pedalaman, jika dibangun di tengah kota bisa dianggap kumuh. Ini kan harus ada standarnya setiap daerah. Standar kumuh Jakarta dengan Bandung itu berbeda. Tingkat pendapatan, kultur juga berbeda. Tingkat akses bahan bangunan juga berbeda," sambungnya.

2. Rumah deret tidak ada di RTRW Kota Bandung

IDN Times/Debbie Sutrisno

Dari data yang dihimpun Frans, rancana pembangunan Rumah Deret tidak ada pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bqndung. Hal itu menurut Frans akan berbenturan dengan izin lingkungan jika Pemkot mengeluarkannya.

"Rencana Rumah Deret ini tidak ada di rencana tata ruang. Yang saya ketahui, proyek itu hanya ada di rencana induk permukiman dan perumahan," kata Frans.

Selain itu, kata Frans penunjukan pengembang oleh Pemkot Bandung juga bermasalah. Pengembang yang diketahui PT Sartonia Agung masuk dalam daftar hitam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

3. Ada kepentingan kapital

Penggusuran warga Tamansari, Kota Bandung, pada Kamis (12/12). IDN Times/Debbie Sutrisno

Frans beropini, rencana Pemkot Bandung membangun proyek rumah deret itu bukan hanya kepentingan hunian layak belaka. Lebih dari itu, Frans menilai ada kepentingan ekonomi karena wilayahnya strategis.

"Bukan hanya RW 11. RW 9, RW 10, RW 12 itu juga sama lahan negara bebas. Kenapa yang dipilih RW 11?" ucapnya.

"Ada kepentingan kapital yang besar di sana. Karena, pertama wilayahnya strategis, kedua dekat dengan Baltos (Mal Balubur Town Square) sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibanding RW yang lain," jelasnya.

Topik:
tamansari
bandung
penggusuran
Polrestabes Bandung
Berita Terkini Lainnya

BIJB Kertajati Layani Kembali Penerbangan Reguler per Oktober 2023

Jokowi Sudah Kantongi Pj Gubernur Jabar Pengganti Ridwan Kamil

[EKSKLUSIF] 15 Potret Ponpes Al-Zaytun, Rumah Bagi Ribuan Santri

Tol Cisumdawu Beroperasi, Presiden Jokowi: BIJB Bandara Masa Depan

Presiden Jokowi: Total Biaya Tol Cisumdawu Rp18,3 Triliun

Presiden Jokowi Resmikan Tol Cisumdawu, Termegah di Indonesia

Jawa Barat Juara Umum FORNAS VII/2023

Gelaran KKJ PKJB 2023, Perputaran Uang Capai Rp2,5 Miliar 

Pemprov Jabar Hadirkan Pasar Hutan, Dongkrak Penjualan Petani Milenial

Unpas Jadi Kampus Swasta dengan Jumlah Guru Besar Terbanyak di Jabar