Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Bandung Barat, IDN Times - Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di Kabupaten Bandung Barat tidak semulus layaknya pelayanan di daerah perkotaan. Persoalan jarak kerap kali menjadi hambatan bagi warga yang tinggal di pelosok.
Menyadari jarak dan waktu tempuh menjadi hambatan warga, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat akan meluncurkan program Silayung (Sistem Pelayanan Antar Langsung) demi mendekatkan pelayanan pembuatan e-KTP ke warganya.
1. Program sudah digodok sejak 2019
Bupati Bandung Barat Aa Umbara mengatakan, program itu sudah digodok sejak 2019. Namun, baru bisa diwujudkan di 2020.
"Dalam 20 hari ini, ada 74 ribu KTP yang harus terselesaikan, Insyaallah kita harus selesai karena ini memang program Permendagri," ungkap Aa di Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, KBB, Senin (10/2).
2. Perekaman bakal dilkukan di Kecamatn dan e-KTP diantar langsung
Seorang warga sedang melakukan perekaman e-KTP di Kantor Dispendukcapil Kota Madiun. IDN Times/Nofika Dian Nugroho Umbara menerangkan, proses perekaman dan cetak e-KTP nantinya bakal dilakukan di Kantor Kecamatan. Jika seluruh tahapan pembuatan e-KTP sudah dilakukan, e-KTP yang sudah jadi bakal diantar langsung ke rumah warga langsung oleh aparat Desa.
"Jadi kepada warga kabupaten Bandung Barat seluruhnya tidak usah lagi ke Disdukcapil KBB. Menggunakan ongkos, waktu dan lain sebagainya, lebih baik datang ke Kecamatan. Rekam cetak di Kecamatan dan nanti diantarkan tanpa ongkos kirim apa-apa," ujarnya.
3. Jarak tempuh menghabiskan ongkos pengurusan e-KTP
Aa mengakui, jika pelayanan e-KTP masih dilakukan terpusat di Kantor Disdukcapil, waktu dan ongkos warga bakal banyak termakan.
"Saya sering sidak ke Disdukcapil dan terlalu banyak di Disdukcapil, saya nanya ke warga itu rata-rata habis 100 ribu yang di Desa Gununghalu bisa habis sampai 150 ribu dengan makan," katanya.
Lebih dari itu, pembuatan e-KTP kata Aa kerap dijumpai bisa lebih dari satu hari. Jika masih saja pelayanan itu terpusat di Disdukcapil, ekonomi warga akan habis hanya untuk ongkos.
