TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Protes Bantuan Pendidikan, Ratusan Kepala Sekolah Datangi Gedung Sate

Mereka meminta BPMU ditingkatkan menjadi menjadi Rp700 ribu

Ratusan Kepala sekolah SMK Swasta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta (FKK SMKS) menggruduk Gedung Sate (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Bandung, IDN Times - Ratusan Kepala sekolah SMK Swasta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta (FKK SMKS) berbondong-bondong mendatangi kantor Gubernur Jabar, Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (7/11/2022).

Para kepala sekolah ini datang untuk protes menurunnya jumlah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk SMK swasta dari Rp700 ribu menjadi Rp600 ribu. Masa juga menuntut agar BPMU bisa menjadi Biaya Operasi Pendidikan Daerah (BOPD).

"Kami mohon untuk BPMU terutama, dan itu menjadi satu tuntutan kami yang agar bisa jadi seperti BOPD atau menjadi bantuan daerah seperti dulu sebelum 2016," ujar Ketua Umum FKK SMKS Jaba, Acep Sundjana Djakaria, Senin (7/11/222).

1. BPMU mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

Ratusan Kepala sekolah SMK Swasta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta (FKK SMKS) menggruduk Gedung Sate (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Sebelum menyampaikan tuntutan ini, Acep mengatakan, FKKK SMKS sudah terlebih dahulu melakukan audiensi dengan komisi V DPRD Jabar. Hanya saja, belum ada tindak lanjut dari Pemprov Jabar. Adapun dalam anggaran perubahan 2023, BPMU malah diberikan Rp600 ribu.

"Itu sudah diputuskan di banggar Komisi V DPRD Jabar dan itu untuk swasta saja. Tapi walaupun dari negeri juga ada penurunan (BSU) katanya, tapi kami tidak berbicara negeri," ucapnya.

2. SMK Swasta banyak dirugikan dari pengangkatan P3K

Ratusan Kepala sekolah SMK Swasta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta (FKK SMKS) menggruduk Gedung Sate (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

BPMU untuk sekolah swasta bukan hal yang kecil. Bantuan ini diartikannya bisa membantu kemajuan sekolah dan anak-anak masyarakat Jabar yang bersekolah di SMK swasta. Belum lagi, sejumlah guru yang lulus dari P3K ada dari sekolah swasta.

"Guru lulus P3K itu banyak yang ngambil dari swasta. Kami yang di SMK swasta itu sangat dirugikan. Dengan adanya BOPD (Biaya Operasi Pendidikan Daerah) kan lebih besar daripada BPMU. Jadi ini dampaknya sangat banyak mungkin kepada kualitas pendidikan itu sendiri," katanya.

Baca Juga: Jalin Kerja Sama, Disdik Jabar Siap Kirim Lulusan SMK ke Jepang

Baca Juga: Disdik Jabar Minta Lulusan SMK Mau Berwirausaha, Tidak Hanya Bekerja

Berita Terkini Lainnya