TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Banyak Investor Asing Masuk Jabar, Tak Jamin Banyak Lapangan Kerja

Lapangan kerja terbanyak diciptakan oleh PMDN

Ilustrasi bursa lowongan kerja. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) tengah giat mencari investor asing untuk menanamkan modal di wilayahnya. Hal ini diklaim dapat mensejahterakan warga dan memperbanyak lapangan kerja.

Anggoro Budi Nugroho, Akademisi, Pengamat Ekonomi dari Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) mengatakan, banyaknya investor masuk di Jabar tidak selalu dapat menciptakan lapangan kerja.

"Tidak benar (memperbanyak lapangan kerja) dan tidak harus. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), penciptaan lapangan kerja terbanyak justru oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)," ujar Anggoro pada IDN Times, Senin (1/11/2021).

1. PDMN kuat mendorong terciptanya banyak lapangan kerja

usatoday.com

Menurutnya, PDMN masih kuat untuk mendorong terciptanya banyak lapangan kerja di Indonesia, terutama di Jabar. Hal ini sudah dibuktikan lewat catatan pada kuartal I/2021. Banyak lapangan kerja justru tersedia dari modal dalam negeri.

"Jadi PMDN punya daya ungkit lebih besar di kuartal I/2021, misal. Gubernur punya peta sensitivitas tenaga kerja industri tidak? Jangan-jangan ini pun tidak punya," ungkapnya.

2. Potensi konflik akan tetap ada ketika banyak investor masuk Jabar

Pexels/Moose

Dengan semakin banyaknya invesatasi asing masuk ke Jabar, Anggoro bilang, akan ada konflik-konflik yang akan terjadi. Seperti, sengketa legal, di mana ada konflik hubungan industrial, pembebasan lahan, kompensasi ganti rugi atas aset tertentu, gaji buruh.

"Bila beritanya tersebar, misal ada kesulitan dalam memberhentikan orang, akan mengurangi appetite (selera) investor global lain yang akan masuk."

"Poin-poin semacam ini diamati terus oleh World Economic Forum (WEF) dan dirilis setuap tahun. Orang asing selalu punya tantangan hukum lebih sulit," ucapnya.

3. Pengurangan kemiskinan dari PMA merupakan hal politis

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (12/4/2021). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Kemudian soal invesatasi asing yang juga diklaim dapat mengurangi kemiskinan di Jabar, Anggoro mengatakan, kemiskinan dan pengangguran adalah dua angka politis dalam ekonomi. Pada 2014 ke 2015, ada peningkatan jumlah penduduk miskin di Jabar dari 4,2 ke 4,4 juta orang.

"Padahal saat itu PMDN nya saja meningkat di Jabar dari Rp18,7 ke Rp26,3 triliun dan PMA-nya dari USD 1,7 ke Rp4,5 miliar. Niscaya ada yang salah kan. Jadi, tidak menjamin. Tergantung keterampilan gubernur, apakah ada planning dan pemetaan yang benar?" katanya.

Baca Juga: Dorong Semangat Jabar Juara, Labkes Jabar Kembali Raih ISO 17043

Baca Juga: Kisruh Dua Musda Partai Golkar Kota Bekasi, DPD Jabar Beri Penjelasan 

Berita Terkini Lainnya