Terapkan PPKM Darurat, Pemkab Bandung Realokasi Anggaran Rp80 Miliar
Menggeser alokasi anggaran belanja pegawai
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Kabupaten Bandung, IDN Times - Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat segera dilakukan mulai Sabtu, 3 hingga 20 Juli, 2021, mendatang.
Sejumlah daerah telah mempersiapkan langkah strategis untuk menekan laju penularan COVID-19 di wilayah. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Bandung yang rela merefocusing anggaran sebesar Rp80 miliar.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan telah menggelar rapat internal soal rencana penerapan PPKM darurat di Kabupaten Bandung.
"PPKM darurat ini sudah diinstruksikan pelaksaannya pada 3-20 Juli 2021,” kata Dadang Supriatna di Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (01/07/2021).
1. Beberapa jenis pekerjaan masih tetap diperbolehkan WFO sesuai prokes
Dadang Supriatna mengatakan, ada beberapa kriteria dalam pemberlakuannya. Ia menuturkan, untuk beberapa jenis pekerjaan masih tetap diperbolehkan namun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat seperti pekerjaan proyek infrastruktur.
Selain itu, untuk pekerjaan yang berkaitan dengan masalah keuangan dan pelayanan publik, seratus persen harus hadir secara work from office (WFO) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.
"Ada beberapa kriteria dalam pelaksanaan PPKM darurat. Misalkan, untuk proyek tetap berjalan bekerja 100 persen, tapi harus sangat ketat menerapkan prokesnya," ujar Dadang
Baca Juga: Klaster Perkantoran COVID-19 di Kabupaten Bandung Capai 1.616 Orang
Baca Juga: Kabupaten Bandung Masuk Zona Merah, Ini Kata Bupati Dadang Supriatna
Baca Juga: PPKM Darurat, Ridwan Kamil Hentikan 11 Proyek Strategis di Jabar