Tuntutan Transformasi Kesehatan, Ini 6 Strategi Pemerintah

2. Pemerintah harus semakin fokus pada urusan kesehatan masyarakat kelompok miskin

Di sisi lain, Peneliti Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gadjah Mada (PKMK UGM), M. Faozi Kurniawan, menjelaskan jika kualitas penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi kelompok masyarakat miskin dan marginal perlu menjadi fokus pemerintah di tengah pandemik.

Tak hanya itu, Faozi juga meminta pemerintah untuk mendorong perubahan struktural guna meningkatkan jangkauan layanan yang lebih inklusif dan merata.

“Diperlukan penelitian, kajian, diskusi publik, hingga publikasi jaminan Kesehatan nasional (JKN). Harus ada juga (penelitian) sistem kesehatan yang secara berkala dan dalam ruang lingkup nasional-provinsi-kabupaten/kota,” ujar Faozi.

“Hal ini perlu untuk melakukan kualitas kontrol dan mengukur dampak JKN dan sistem kesehatan,” tuturnya.

3. Kelompok disabilitas semakin sulit mengakses layanan kesehatan

Sementara itu, peneliti Article 33 Indonesia, Yusuf Faisal Martak, menjelaskan bagaimana pandemi berdampak terhadap mobilitas dan aksesibilitas bagi layanan kesehatan penyandang disabilitas sebagai layanan rujukan. Ia menduga, problematika itu muncul akibat dari masalah yang kompleks.

“Keberadaan tenaga kesehatan yang tidak merata, belum ada standard operating procedure (SOP) pelayanan kesehatan disabilitas pada masa pandemi, dan tidak tersedianya data valid terkait jumlah penyandang disabilitas, adalah permasalahan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di masa pandemi ini,” kata Yusuf.