TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Soal Penanggulangan Bencana, Pemerintah Tak Bisa Hanya Andalkan APBN 

Pemerintah tak bisa sendirian dalam menanggulangi bencana

Dok.BNPB
Verified
Galih Persiana

Bandung, IDN Times – Bencana demi bencana saban tahun menghiasi pemberitaan Indonesia. Itu tak bisa ditampik, mengingat letak geografis Indonesia yang memang berada di jalur Cincin Api Pasifik (Ring of Fire).

Dalam kondisi itu, pemerintah sendiri telah menyiapkan dana cadangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bentuk kesiapan pendanaan. Namun nyatanya, hal itu tidak cukup untuk menanggulangi berbagai bencana yang datang saban tahun.

Peneliti di Departemen Ekonomi CSIS, Deni Friawan, mengatakan jika mitigasi pembiayaan risiko bencana di Indonesia perlu dukungan dari berbagai pihak.

"Tidak hanya pemerintah tapi masyarakat dan sektor swsata. Karena pada kenyataannya, sebenarnya apa yang telah dilakukan pemerintah selama ini sudah cukup baik,” kata Denni dalam webinar bertema Mitigasi Pembiayaan Risiko Bencana Alam, Kamis (17/6/2021).

“Permasalahannya adalah kapasitas pemerintah untuk menanggulangi seluruh bencana itu terbatas," tutur Deni. Menurutnya, selama ini ada gap sekitar 78 persen dari pembiayaan mitigasi risiko bencana yang bisa ditanggulangi oleh APBN.

1. Ada juga masalah birokrasi pemerintah yang terlalu panjang

Ilustrasi Gempa (IDN Times/Sukma Shakti)

Deni mengatakan, masalah lain yang dialami dalam mitigasi pembiayaan risiko bencana alam adalah administrasi dan birokrasi pemerintahan yang panjang. Untuk persoalan itu, solusi yang paling tepat baginya ialah peran serta masyarakat dengan skema public private partnership (PPP).

"Sektor swasta dengan keahlian yang dapat dimanfaatkan dan lebih efisien. Nah, di sini kita mencari keseimbangan mana peran pemerintah yang baik, itu yang dipegang pemerintah. Mana peran swasta yang baik, itu bisa jadi kontribusi swasta," kata dia.

Sementara model pembiayaan risiko bencana yang dapat dipergunakan ke depannya, kata Denni, ialah voluntary, swadaya masyarakat, sumbangan, dan lainnya. "Kita perlu membangun sebuah sistem penanggulangan bencana yang lebih integratif," ujar dia.

2. Jika bencananya besar dan serempak, pemerintah gak sanggup

Ilustrasi. (IDN Times/Arief Rahmat)

Setali tiga uang, sama dengan Denni, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara DJPPR Kementerian Keuangan Heri Setiawan pun sepakat jika pemerintah tak bisa sendirian dalam mengurus biaya penanggulangan bencana. Sekali pun, kata dia, pemerintah sudah menyiapkan anggaran mitigasi bencana dan tanggap darurat dalam alokasi APBN.

"Tapi memang apabila bencananya besar, anggaran tidak cukup. Indonesia ini memang luas, dan jenis bencananya banyak sekali dan kalau itu berbarengan dan besar-besar, dana APBN tidak cukup," kata Heri, dalam webinar yang sama.

Sebenarnya pemerintah telah meluncurkan strategi dan kebijakan pembiayaan dan asuransi risiko bencana pada rangkaian acara annual meeting IMF WB pada 2018 di Bali.

Strategi itu meliputi implementasi bauran instrumen DRFI, serapan risiko bencana untuk porsi tertentu, eksplorasi kemungkinan pinjaman siaga (conttingent loans), pendirian pooling fund berencana, dan implementasi skema risk transfer asuransi.

3. Masyarakat Indonesia belum sadar pentingnya asuransi

pexels.com

Berbagai keterbatasan pemerintah seharusnya direspons oleh masyarakat agar lebih percaya pada skema asuransi. Menurut Heri, masyarakat bisa mengantisipasi kerugian properti dan kesehatan dengan menggunakan produk keuangan asuransi.

"Untuk skala kebutuhan yang besar, tidak mungkin pemerintah saja (yang terlibat). Ada keterlibatan masyarakat, misal untuk properti dan kesehatan yang harus menyiapkan juga mitigasinya," ujarnya.

Namun, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menjelaskan jika hingga saat ini masyarakat Indonesia belum dapat mengapreasi asuransi.

"Masyarakat Indonesia masih belum punya kemampuan untuk beli produk asuransi. Asuransi nomor sekian setelah kebutuhan primer," kata dia.

Baca Juga: Percepat Penanganan Bencana, Kemensos Gandeng BUMN dan Dunia Usaha

Baca Juga: Jika Hutan Sakral Baduy Rusak, Bencana Alam Intai Banten

Baca Juga: Bencana Mengintai, BPBD Ingatkan Mitigasi di Sekitar Sungai Citarum

Topik:
bencana alam
longsor
gempa
banjir
bencana besar
Berita Terkini Lainnya

Pembuatan Patung Garuda IKN Nusantara Capai 30 Persen

Jabar Masuk Musim Pancaroba, Dinkes Minta Masyarakat Waspada DBD

Waspada! Kota Bandung Paling Banyak Kasus DBD se-Jabar

[BREAKING] Keracunan Makanan, 43 Buruh Pabrik di Bandung Dibawa ke Rumah Sakit

Pernikahan Dini Marak di Bandung, 76 Anak Hamil di Luar Nikah

Dalam Dua Pekan, Polisi Amankan 16 Orang Pengedar Narkoba di Bandung

BI Klaim Biaya 0,3 Persen QRIS Demi Perbaiki Pelayanan pada Pengguna 

Pegawai Pemkab Diduga Nyabu Dekat Kantor Bupati Purwakarta

Libatkan 4.000 Peserta, Arsenal Indonesia Gelar Donor Darah Massal

Bayar Rp5 Juta, Otak-atik KK saat PPDB Demi Sekolah Negeri