Pujian di Tengah Kontroversi Pilkada Langsung Gagasan Menteri Tito
Evaluasi Tito bukan berarti Pilkada kembali dipilih dewan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Evaluasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menilai bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung sebagai sumber masalah memang menuai kontroversi. Tapi, bagi The Jakarta Institute (TJI), Tito justru dianggap berani melemparkan wacana tentang Pilkada langsung yang telah menjadi sistem politik Indonesia dalam beberapa tahun ke belakang.
Direktur TJI Reza Fahlevi mengapresiasi keberanian itu. Ia sepakat dengan Tito, bahwa Pilkada langsung menjadi sumber penyebab tingginya angka kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. "Bagaimana tidak, karena ongkos politik untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah sangat mahal," kata Reza, dalam rilis yang diterima IDN Times Jabar pada Jumat (22/11) malam.
1. Dapat mengubur pencalonan sosok berkualitas
Levi, sapaan akrab Reza, berpendapat jika ongkos politik yang mahal dalam sistem Pilkada langsung telah menyeleksi putra daerah yang berkualitas namun tak memiliki cukup modal. Walhasil, hanya sosok dengan modal besar saja yang dapat menjadi calon kepala daerah meski kualitasnya belum teruji dengan baik.
"Sistem politik yang ada membuat putra daerah dengan gagasan hebat namun tidak kuat modal untuk logistik kampanye harus bisa menerima kenyataan mengubur impiannya berkontribusi membangun daerah dengan menjadi Wali Kota, Bupati atau Gubernur," katanya.