Pemerintah Fokus Kembangkan Riset untuk Pulihkan Ekonomi
Harus mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times – Sebelum menentukan sebuah kebijakan, pemerintah perlu lebih dulu mempertimbangkan berbagai hal yang mesti dibuktikan oleh data. Dengan begitu, jangan heran jika jabatan fungsional dalam struktur pemerintahan harus diperkuat, terutama yang berurusan dengan penelitian dan pengembangan kementerian/lembaga.
Pada 2019 Presiden Joko “Jokowi” Widodo memutuskan langkah penyederhanaan birokrasi, di mana jabatan struktural akan disederhanakan menjadi dua level dan dialihkan ke jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.
Penyederhanaan ini dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, untuk mengefektifkan kinerja pemerintah. Bagi Jokowi, semakin baik birokrasi pemerintah dalam memperkuat ekosistem pengetahuan dan inovasi, maka semakin cepat pula visi Indonesia 2045 digapai.
Hal tersebut menjadi diskusi menarik dari webinar berjudul Peran Penting Wadah Pemikir Pemerintah untuk Bangkit dari Pandemi yang diselenggarakan Jumat (16/4/2021). Webinar ini melibatkan lembaga riset kebijakan untuk mengidentifikasi strategi yang memungkinkan kolaborasi antar-pejabat fungsional.
Sepanjang berlangsungnya diskusi, pihak-pihak terkait membahas berbagai upaya Pemerintah untuk mengembangkan strategi dan rekomendasi guna mengatasi tantangan pembangunan jangka panjang.
1. Apa ASN kompeten dalam jalannya mesin birokrasi?
Dalam diskusi tersebut, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Muhammad Imanuddin, menyoroti kemampuan institusi dan ASN dalam mereformasi mesin birokrasi.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya penataan kelembagaan yang untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia yang berwawasan pengetahuan.
“Konsolidasi jabatan fungsional ASN sebagai wadah pemikir, dan kerjasamanya dengan jabatan struktural, serta kerja sama dengan elemen non-pemerintah, itu diperlukan. Salah satu upaya implementasi yang dilakukan adalah tranformasi proses bisnis pemerintah yang menuju digitalisasi,” ujar Muhammad Immanudin.