Pemerintah Fokus Kembangkan Riset untuk Pulihkan Ekonomi

Harus mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional

Bandung, IDN Times – Sebelum menentukan sebuah kebijakan, pemerintah perlu lebih dulu mempertimbangkan berbagai hal yang mesti dibuktikan oleh data. Dengan begitu, jangan heran jika jabatan fungsional dalam struktur pemerintahan harus diperkuat, terutama yang berurusan dengan penelitian dan pengembangan kementerian/lembaga.

Pada 2019 Presiden Joko “Jokowi” Widodo memutuskan langkah penyederhanaan birokrasi, di mana jabatan struktural akan disederhanakan menjadi dua level dan dialihkan ke jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.

Penyederhanaan ini dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, untuk mengefektifkan kinerja pemerintah. Bagi Jokowi, semakin baik birokrasi pemerintah dalam memperkuat ekosistem pengetahuan dan inovasi, maka semakin cepat pula visi Indonesia 2045 digapai.

Hal tersebut menjadi diskusi menarik dari webinar berjudul Peran Penting Wadah Pemikir Pemerintah untuk Bangkit dari Pandemi yang diselenggarakan Jumat (16/4/2021). Webinar ini melibatkan lembaga riset kebijakan untuk mengidentifikasi strategi yang memungkinkan kolaborasi antar-pejabat fungsional.

Sepanjang berlangsungnya diskusi, pihak-pihak terkait membahas berbagai upaya Pemerintah untuk mengembangkan strategi dan rekomendasi guna mengatasi tantangan pembangunan jangka panjang.

1. Apa ASN kompeten dalam jalannya mesin birokrasi?

Pemerintah Fokus Kembangkan Riset untuk Pulihkan EkonomiIlustrasi CPNS (IDN Times/Mardya Shakti)

Dalam diskusi tersebut, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Muhammad Imanuddin, menyoroti kemampuan institusi dan ASN dalam mereformasi mesin birokrasi.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya penataan kelembagaan yang untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia yang berwawasan pengetahuan.

“Konsolidasi jabatan fungsional ASN sebagai wadah pemikir, dan kerjasamanya dengan jabatan struktural, serta kerja sama dengan elemen non-pemerintah, itu diperlukan. Salah satu upaya implementasi yang dilakukan adalah tranformasi proses bisnis pemerintah yang menuju digitalisasi,” ujar Muhammad Immanudin.

2. Bappenas sering kerja sama dengan pihak lain di bidang pengetahuan dan inovasi

Pemerintah Fokus Kembangkan Riset untuk Pulihkan EkonomiIlustrasi memindahkan data dari handphone ke laptop (IDN Times/Umi Kalsum)

Di sisi lain, Direktur Aparatur Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Prahesti Pandanwangi, bilang jika kementeriannya memegang peranan penting dalam penguatan ekosistem pengetahuan dan inovasi. Bappenas, kata dia, berperan sebagai clearing house untuk memastikan kebijakan yang berbasis penelitian.

“Bappenas sering bekerja sama dengan instansi lain lain untuk melakukan sinergi agar perencanaan serta penganggaran dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

3. Sinergisitas penting, tapi harus mengacu Rencana Induk Riset Nasional

Pemerintah Fokus Kembangkan Riset untuk Pulihkan EkonomiIlustrasi Riset (IDN Times/Arief Rahmat)

Bagi Kementerian Ristek dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, peran aparatur sipil negara (ASN) di setiap kementerian sebenarnya dapat dioptimalkan dengan sinergisitas antar-kementerian. Sinergisitas bahkan bisa dilakukan dengan melibatkan pihak swasta yang kompeten dalam ekosistem inovasi.

Menurut Mego Pinandito, Sekretaris Kemenristek, sinergisitas tersebut mesti dilakukan dengan mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional. “Para pihak yang bersinergi harus mempunyai pemahaman yang sama di awal. Selain untuk membangun kepercayaan antar ASN, sinergisitas itu harus menjaga prinsip transparansi serta prinsip saling menguntungkan. Dari segi penentuan arah, dimulai dari Rencana Induk Riset Nasional,” kata Mego.

4. Pemerintah harus didukung SDM yang baik

Pemerintah Fokus Kembangkan Riset untuk Pulihkan EkonomiANTARA FOTO/Jeremias Rahadat

Pandangan berbeda diutarakan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Usaha, KemenPAN-RB, Rini Widyantini. Baginya, untuk memperkuat ekosistem ilmu pengetahuan dan inovasi, diperlukan dukungan kebijakan untuk meningkatkan kualitas ASN—meski tetap harus sesuai dengan agenda penyederhanaan birokrasi.

“Diperlukan hal-hal penting yang meliputi tiga transformasi yaitu terkait struktur, sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan. Ketiga aspek ini penting dan saling berkaitan,” tuturnya.

Dalam 5 tahun terakhir, KemenPAN-RB dan LAN rutin bekerja sama dengan KSI untuk mengoptimalkan peran analis kebijakan dan mengadvokasi rekomendasi kebijakan.

Topik:

  • Galih Persiana

Berita Terkini Lainnya