TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Pemda Jadi Ujung Tombak untuk Sebarkan Nilai Toleransi

Perda bisa jadi salah satu alatnya

Ilustrasi toleransi agama (IDN Times/Mardya Shakti)
Verified
Galih Persiana

Bandung, IDN Times – Pemerintah daerah merupakan pilar utama dalam urusan penegakan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Setidaknya, hal itu yang dipercaya oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam Webinar Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dengan judul 'Pemerintah Kota Sebagai Pilar Penting Toleransi' pada Kamis (30/9/2021), Tito mengatakan bahwa berbagai upaya dalam menegakkan kota penuh tolernasi harus dikembangkan.

Tujuannya, tak lain untuk memberikan dampak luas untuk wilayah di luar perkotaan.

Tito bilang, upaya-upaya oleh pemerintah kota dapat dibangun dengan cara dialog secara intensif. Kemudian, melakukan mediasi dan membentuk tim terpadu untuk melakukan pencegahan hingga penanganan konflik sosial.

"Keberagaman yang ada pada bangsa kita harus dirawat, untuk tidak menjadi konflik yang memecah anak bangsa yang saling menghancurkan," kata dia.

1. Perlu upaya ekstra untuk mengajarkan nilai toleransi

IDN Times/Kevin Handoko

Di Indonesia sendiri terdapat peraturan yang bisa menjadi pedoman untuk merawat rasa toleransi antar umat beragama. Tito menjelaskan, peraturan tersebut adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Tak hanya itu, ada pula Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2013 mengenai Penanganan Gangguan Keamanaan Dalam Negeri.

Bagi Wali Kota Bogor Bima Arya, masyarakat semestinya menyadari jika perbedaan di Indonesia adalah hal yang lumrah. Bima, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI, bilang kalau keberagaman adalah keniscayaan dan harus diperjuangkan.

"Tidak ada yang gratis, tidak ada yang cuma-cuma. Semua pasti harus terus dijaga dan dikuatkan. Semangat untuk menyampaikan pesan bersama dalam keberagaman ini harus konsisten, harus dicicil setiap persoalan yang mengancam kebersamaan dalam keberagaman," katanya, dalam acara yang sama.

2. Harus ada kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi (tengah). IDN Times/Dhana Kencana

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, kunci utama dalam menyelesaikan persoalan toleransi ada pada komunikasi.

Ia menuturkan, Indonesia adalah wilayah majemuk. Maka dari itu, untuk  mempersatukan semua perlu berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika hingga Pancasila.

"Dengan segala perbedaan yang sudah kita sepakati sejak awal, mari kita bangun bangsa ini sesuai dengan bidang kita masing-masing," kata dia.

Di lain pihak, Country Representative The Asia Foundation, Sandra Hamid, memilih untuk menjelaskan pentingnya upaya kolaborasi multipihak. Menurut dia, kolaborasi masyarakat dengan pemerintah adalah kunci dalam menyelesaikan masalah-masalah, terutama di tingkat lokal.

"Masalah itu memang harus dihadapi dan diselesaikan. Sayangnya dalam penyelesaian kita kadang-kadang terlambat. Bila terlambat, maka akhirnya terjadi menjadi besar dan ruang gerak kita menjadi jadi lebih sedikit untuk mencari solusi," kata dia.

3. Ada kemajuan parsial di 98 daerah di Indonesia

Sukma Shakti/IDN Times

Setali tiga uang, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara juga bilang jika negara tidak bisa kerja sendiri. Menurutnya, harus ada dukungan dari banyak elemen masyarakat agar penguatan nilai toleransi bisa terlaksana.

Komnas HAM mencatat bahwa pemerintah daerah masuk urutan ketiga dalam daftar aduan terbanyak di Komnas HAM. Paling banyak aduan masuk adalah soal toleransi dan kebebasan beragama/berkeyakinan.

"Kiranya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, tokoh agama, kampus dan penegak hukum menjadi penting, supaya hak konstitusional warga dapat dijaga," ujarnya.

Meski terdengar menghkawatirkan, Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani, memberikan kabar baik. Penelitiannya mencatat jika terdapat kemajuan parsial di 98 daerah yang dimonitor.

"Yang paling mencolok ada pada RPJMD, regulasi daerah yang menjadi terobosan di tingkat lokal dalan menjamin kebebasan. Ini suatu yang luar biasa,” tuturnya.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Film Keluarga, Sarat Makna Hidup dan Toleransi

Baca Juga: Ajarkan Toleransi, Putri Titian Masukkan Anak ke Sekolah Kristen 

Baca Juga: Potret Toleransi di Vihara Bandar Lampung, Pengurus Beragama Islam 

Topik:
Kupang
Ambon
toleransi
toleransi antar umat beragama
toleransi beragama
tito karnavian
bima arya
Berita Terkini Lainnya

BIJB Kertajati Layani Kembali Penerbangan Reguler per Oktober 2023

Jokowi Sudah Kantongi Pj Gubernur Jabar Pengganti Ridwan Kamil

[EKSKLUSIF] 15 Potret Ponpes Al-Zaytun, Rumah Bagi Ribuan Santri

Tol Cisumdawu Beroperasi, Presiden Jokowi: BIJB Bandara Masa Depan

Presiden Jokowi: Total Biaya Tol Cisumdawu Rp18,3 Triliun

Presiden Jokowi Resmikan Tol Cisumdawu, Termegah di Indonesia

Jawa Barat Juara Umum FORNAS VII/2023

Gelaran KKJ PKJB 2023, Perputaran Uang Capai Rp2,5 Miliar 

Pemprov Jabar Hadirkan Pasar Hutan, Dongkrak Penjualan Petani Milenial

Unpas Jadi Kampus Swasta dengan Jumlah Guru Besar Terbanyak di Jabar