Diduga Rekayasa Suara, Ketua Bawaslu-Komisioner KPU Garut Dilaporkan

2. Beberapa bukti dugaan penggelembungan suara disertakan

Terduga berinisial LL dan MHA, kata dia, diduga memerintahkan Ketua Bawaslu Kabupaten Garut untuk melakukan penggelembungan suara. Dengan begitu, Ivan mengadukan tindakan ini pada Gakkumdu yang ada di Bawaslu Jawa Barat.

"Beliau diduga memerintahkan Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, kemudian Ketua Bawaslu Kabupaten Garut memerintahkan PPK dan PPS untuk melakukan penggelembungan suara. Jadi by request per kecamatan dengan target 1.000-2.000 suara," katanya.

"Kalau misalkan itu terjadi, maka akan diapresiasi sama LL dan MHA ini dan memang dilakukan oleh oknum-oknum PPK dan PPS, sehingga penggelembungan besar-besaran itu terjadi di Garut," katanya.

Atas dugaan tindak pidana pemilu itu, Ivan mengatakan, terduga pelaku dapat diancam pidana penjara empat tahun dan denda paling banyak Rp48 juta. Hal itu berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 Pasal 532 terkait penggelembungan suara.

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara, peserta pemilu menjadi berkurang, dipidana dengan pidana penjara empat tahun dan denda paling banyak Rp48 juta,” katanya.