Warga Jabar Bisa Laporkan ODGJ ke Aplikasi Sapawarga, Berikut Caranya

14 Nov 2026, 19:21 WIBKota Bandung3 min read

Azzis Zulkhairil

News

Channel

Add Us on Google

Ilustrasi ODGJ (IDN Times/Sunariyah)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Warga Jawa Barat dapat melaporkan ODGJ yang membutuhkan penanganan melalui fitur Angkut ODGJ di Sapawarga atau angkutodgj.jabarprov.go.id.
Pemprov Jabar menangani laporan di 27 kabupaten/kota, mencakup verifikasi, penjemputan, rujukan rumah sakit, hingga pemantauan pasien setelah pulang.
Pelapor wajib menyertakan NIK dan nomor telepon; laporan valid diperiksa fasilitas kesehatan, sementara perkembangan dapat dipantau memakai nomor tiket atau NIK.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

kini

Masyarakat Jawa Barat dapat melaporkan ODGJ yang membutuhkan penanganan melalui fitur Angkut ODGJ di aplikasi Sapawarga.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka fitur Angkut ODGJ di aplikasi Sapawarga untuk menerima laporan masyarakat mengenai ODGJ yang membutuhkan penanganan.
Who?
Masyarakat Jawa Barat dapat menjadi pelapor; Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Puskesmas, fasilitas kesehatan, dan rumah sakit menangani laporan. Gubernur Dedi Mulyadi serta Kepala Diskominfo Adi Komar menyampaikan kebijakan ini.
Where?
Layanan berlaku di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, melalui aplikasi Sapawarga atau laman angkutodgj.jabarprov.go.id. Pasien dapat dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat atau rumah sakit lain.
When?
Fitur Angkut ODGJ telah tersedia saat ini. Pernyataan mengenai pelaksanaannya dikutip pada Sabtu, 14 November 2026.
Why?
Fitur ini ditujukan untuk membenahi penanganan ODGJ agar pasien tidak terlantar atau berpindah antardaerah tanpa kepastian layanan, rute penanganan, dan tanggung jawab.
How?
Pelapor memasukkan NIK dan nomor telepon. Dinas Sosial memverifikasi laporan, fasilitas kesehatan memeriksa pasien, lalu pasien dirujuk bila diperlukan. Perkembangan dipantau melalui nomor tiket atau NIK, termasuk setelah pasien pulang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Warga Jawa Barat bisa melapor kalau melihat orang yang butuh bantuan karena sakit jiwa. Mereka pakai aplikasi Sapawarga atau situs khusus. Petugas akan cek laporan, lalu datang memeriksa. Orang itu bisa dibawa ke rumah sakit. Setelah pulang, petugas kesehatan tetap melihat keadaannya. Pemerintah Jawa Barat juga mau membantu biaya obat jika perlu.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kehadiran fitur Angkut ODGJ membuka jalur yang lebih terarah bagi warga untuk menghubungkan orang yang membutuhkan penanganan dengan layanan kesehatan. Dengan verifikasi laporan, rujukan sesuai kebutuhan medis, pemantauan status, serta tindak lanjut setelah pasien pulang, sistem ini menunjukkan upaya layanan yang lebih terkoordinasi dan perhatian terhadap keberlanjutan perawatan, termasuk bagi keluarga yang terkendala biaya obat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Masyarakat Jawa Barat kini bisa melaporkan keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang membutuhkan penanganan melalui fitur Angkut ODGJ di aplikasi Sapawarga. Fitur yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempermudah penanganan ODGJ.

Pemprov Jabar akan menangani ODGJ di 27 Kabupaten dan kota dari menerima pelaporan, penjemputan, pengiriman ke rumah sakit, hingga pemantauan setelah pasien diperbolehkan pulang.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, fitur tersebut menjadi upaya membenahi penanganan ODGJ yang selama ini kerap berpindah-pindah antardaerah tanpa kepastian layanan.

"Selama ini rantai pengiriman ODGJ itu dari Cirebon ke Indramayu, ke Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Sumedang, Kuningan, Majalengka, balik lagi ke Cirebon. Sampai ODGJ-nya nanya 'anu gelo teh saha'," ujar Dedi dikutip Sabtu (14/11/2026).

1. ODGJ harus ditangani secara jelas

Ilustrasi ODGJ saat vaksinasi COVID-19 di Banten (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Menurutnya, penanganan ODGJ harus memiliki sistem yang jelas agar tidak ada lagi pasien yang telantar akibat saling lempar tanggung jawab antarpemerintah daerah.

"Nanti semua proses pengangkutan dan pengiriman ke rumah sakit yang sudah ditentukan akan kita pantau melalui aplikasi. Jadi datanya masuk, rutenya jelas, dan tanggung jawabnya jelas," katanya.

Dedi Mulyadi menegaskan Pemprov Jabar akan membantu pasien yang mengalami kesulitan pembiayaan pengobatan, termasuk ketika keluarga tidak mampu membeli obat.

"Kalau keluarganya tidak menerima atau obatnya mahal, Pemprov akan bantu sampai selesai. Kita tidak akan lepas tangan di tengah jalan," katanya.

2. Laporkan melalui aplikasi Sapawarga

Ilustrasi ODGJ/ Kemensos Bebaskan ODGJ Kakak Adik yang Dipasung 24 Tahun di Banten. (dok. Kemensos)

Masyarakat yang menemukan ODGJ membutuhkan penanganan bisa menyampaikan laporan melalui aplikasi Sapawarga atau laman angkutodgj.jabarprov.go.id.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar mengatakan, pelapor perlu menyertakan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor telepon.

"Setelah laporan masuk, Dinas Sosial Jawa Barat akan melakukan verifikasi dan validasi. Jika laporan dinyatakan valid, fasilitas kesehatan tingkat pertama akan melakukan kunjungan lapangan untuk memeriksa kondisi pasien," katanya.

3. ODGJ akan diperiksa dan dirujuk ke rumah sakit

( Ilustrasi ODGJ) IDN Times/Istimewa

Setelah pemeriksaan lapangan, akan ditentukan fasilitas kesehatan yang sesuai untuk menangani pasien. ODGJ dapat dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Jawa Barat atau rumah sakit lainnya sesuai kebutuhan medis.

Setelah itu, dokter kemudian memberikan penanganan hingga pasien dinyatakan boleh pulang. Adi menjelaskan, seluruh proses penanganan tersebut akan terintegrasi sehingga laporan dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.

"Masyarakat bisa memantau perkembangan laporannya dengan memasukkan nomor tiket atau NIK di aplikasi Sapawarga," kata Adi.

Penanganan juga tidak berhenti setelah pasien keluar dari rumah sakit. Dinas Kesehatan Jawa Barat akan melanjutkan pemantauan kondisi pasien dengan dukungan Puskesmas untuk memastikan kesinambungan layanan kesehatan.