Tunggu Izin Mendagri, Pemprov Jabar Belum Tarik Utang Rp3,4 T ke SMI

Ono berharap Kemendagri memberikan catatan khusus terkait rencana pinjaman daerah tersebut. Sebab, keputusan untuk mengambil pinjaman tidak muncul begitu saja. Dia mengatakan, pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer keuangan daerah mengalami penurunan.

Di saat yang sama, sejumlah program yang telah masuk dalam rencana pembangunan tetap harus direalisasikan. Kondisi tersebut membuat Pemprov dan DPRD Jabar harus memilih sejumlah opsi, mulai dari memangkas program, meningkatkan pendapatan, hingga mencari pembiayaan melalui pinjaman.

"Di sisi lain kan kita semua tahu bahwa pendapatan asli daerah turun, transfer keuangan daerah turun, makanya harus ada konsekuensi, harus mengorbankan program-program yang sudah direncanakan dan sudah menjadi prioritas," kata Ono.

Menurut Ono, meningkatkan pendapatan daerah juga bukan perkara mudah di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dari pembahasan panjang antara DPRD Jabar dan TAPD, opsi pinjaman Rp3,4 triliun ke PT SMI akhirnya dipilih untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

"Jadi opsi-opsi itu kan sudah merupakan diskusi panjang antara TAPD dengan DPRD yang pada akhirnya kita setujui bersama ya bahwa Jawa Barat rencana pinjam ke PT SMI sebesar Rp3,4 triliun di mana semuanya itu untuk membiayai infrastruktur," tutur Ono.

Sementara, Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan, seluruh dokumen Raperda APBD Perubahan beserta lampirannya telah dikirimkan ke Kemendagri setelah paripurna DPRD beberapa waktu kemarin.

"Kami menunggu dari Kementerian Dalam Negeri. Paripurna sudah dilaksanakan, Raperda tentang APBD-nya beserta lampirannya sudah kami kirimkan ke Kemendagri. Kita tunggu evaluasi dari Kemendagri," kata Herman.

Pemprov Jabar bahkan meminta Kepala BPKAD Jabar mengecek langsung perkembangan evaluasi tersebut ke Kemendagri.

"Kami bahkan menugaskan Kepala BPKAD sekarang untuk cek ke Kemendagri sejauh mana progresnya. Ya informasi ya mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan selesai, dan baru kami sampaikan seperti apa tindak lanjut," ucapnya.

Herman juga belum memastikan apakah pinjaman Rp3,4 triliun otomatis dijalankan setelah evaluasi Kemendagri keluar. Menurutnya, Pemprov Jabar akan menyesuaikan langkah dengan rekomendasi pemerintah pusat.

"Ya itu kan rencana. Nanti kami tunggu hasil rekomendasi Kemendagri seperti apa. Ya saya tidak bisa berasumsi ya, karena ini domainnya Kemendagri," katanya.

"Pokoknya kami siap dengan semua kemungkinan dari sisi eksekutif ya, Pak Gubernur, kami di TAPD menyiapkan semua kemungkinan yang terbaik untuk Jawa Barat," sambungnya.