Tolak Kepmen Soal Tenaga Kerja Asing, Buruh Demo di Gedung DPRD Jabar

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto mengatakan, dalam aksinya ini dia dan ratusan buruh yang datang tetap berusaha anggota DPRD Jabar mendorong pemerintah pusat untuk menghapus keinginan melakukan revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Sebab revisi ini akan memberikan dampak negatif bagi para buruh di seluruh Indonesia, misalnya tentang hubungan kerja, di mana ada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 

Selain itu, para buruh juga meminta DPRD Jabar untuk membuat minimal tiga peraturan daerah (perda). Perda pertama yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh, kedua persoalan upah, dan terakhir mengenai pengawasan ketenagakerjaan.

"Ini yang harus diperjuangkan anggota DPRD. Apalagi mereka yang baru kan belum terkontaminasi politik di DPRD," ujar Roy dalam aksi tersebut, Rabu (4/9).

Hal lain yang disuarakan yakni penghapusan Keputusan Menteri (Kepmen) Tenaga Kerja Nomor 228 Tahun 2019 tentang Tenaga Kerja Asing. Sebab, dalam aturan itu ternyata menyertakan tenaga kerja asing sebagai ahli jahit hingga ahli potong. Padahal pekerjaan ini sebenarnya masih bisa dilakukan oleh pekerja dalam negeri.

"Adanya tenaga kerja asing justru akan mempersulit tenaga kerja dari Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan," ujarnya.

Tak hanya itu, KSPSI pun meminta DPRD mendesak Pemerintah Provinsi Jabar untuk segera mengesahkan usulan upah minimum kabupaten/kota (UMK) Karawang. Meski sudah diajukan sejak tahun lalu UMK di Kabupaten Karawang yang diharap menembus Rp4,9 juta tidak kunjung ditandatangani Pemprov Jabar. Padahal daerah lain sudah mendapatkan persetujuan.

Selama ini para pekerjaan di Kabupaten Karawang masih menggunakan sistem pengupahan tahun lalu. Itu tidak adil di saat daerah lain UMK-nya naik dan sudah dilaksanakan, kemudian dengan harga kebutuhan sehari-hari yang ikut naik semestinya UMK baru tersebut berlaku di Karawang.

"Kalau dalam satu minggu ini UMK Kabupaten Karawang tidak disahkan maka kami akan turun dengan massa yang lebih banyak," ujar Roy.

Dia menyebut, usulan UMK ini sebenarnya sudah masuk ke Pemprov Jabar. Namun karena ada masukan dari Apindo yang berbicara dengan Ombudsman, kemudian Pemprov Jabar menangguhkan pengesahan tersebut.