Tak Temui Buruh, Said Iqbal: Ridwan Kamil Jangan Dipilih Lagi!

30 Nov 2021, 16:06 WIB

Dok. Humas Jabar

Bandung, IDN Times - Ribuan buruh dari serikat pekerja se-Jawa Barat mendatangi kantor Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung. Membawa bendera dari masing-masing serikat, mereka berorasi agar UMP dan UMK di Jabar naik hingga 10 persen.

Pada hari kedua demonstrasi, aksi tidak cuma dihadiri serikat pekerja dari 27 kota/kabupaten se-Jabar, tetapi juga pimpinan buruh Indonesia. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Said Iqbal tampak hadir di tengah kerumunan buruh dan melancarkan orasinya.

Satu hal yang disampaikannya, yaitu mengajak para buruh untuk tidak lagi memilih Ridwan Kamil sebagai pemimpin daerah bila tidak menandatangani rekomendasi Upah Minimum Kota Kabupaten (UMK) 2022. Terlebih Emil tidak hadir di Gedung Sate dan menemui mereka.

"Gubernur Jakarta menemui buruh, gubernur Jabar tidak menemui buruh. Jangan dipilih lagi," kata Said di halaman Gedung Sate, Bandung, Selasa (30/11/2021).

1. Kami akan menunggu sampai Ridwan Kamil hadir

IDN Times/Debbie Sutrisno

Hari ini merupakan batas akhir Ridwan Kamil menandatangani rekomendasi UMK 2022 yang diajukan bupati/wali kota. Para buruh siap bertahan hingga Ridwan Kamil menyetujuinya.

"Berilah hidayah pada gubernur Jabar untuk menandatangani UMK sesuai rekomendasi bupati/wali kota. Kalau gubernur berbohong, laknatlah gubernur ini," ungkapnya.

2. Sempat berbincang dengan Wagub

IDN Times/Humas Jabar

Dalam aksinya kali ini, perwakilan buruh sempat bertemu dengan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan jajaran kepolisian dari Polrestabes Bandung. Namun perbincangan mereka belum bisa dipastikan isinya apakah setuju dengan permintaan buruh atau tidak.

Uu yang hendak dimintai keterangan pun akhirnya tdak memberikan penyataraan apapun. Dia sebelumnya hendak menemui buruh kembali bersama Kapolda Jabar di saat hujan turun. Namun, setelah pertengahan jalan di halaman Gedung Sate, Uu justru kembali ke dalam gedung.

3. Buruh harus mendapat kesejahteraan

Ilustrasi upah (IDN Times/Istimewa)

Sementara itu, Ketua DPD KSPSI Roy Jinto mengatakan, aksi yang dilakukan hari ini tuntutannya tetap sama yaitu agar Pemprov Jabar membatalkan usulan UMK yang tidak sesuai permintaan buruh.

"Mengenai upah minimum sektoral (UMSK) yang kami minta diterbitkan kembali. Karena kami menganggap pandangan hukum buruh dan amar putusan nomor 7 Mahkamah Konstitusi (MK) maka PP 36/2021 sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN) tidak dapat digunakan lagi selama dua tahun," ujar Roy.

Dia meminta seluruh buruh di Jabar agar turun ke Jabar di hari terakhir penetapan UMK ini. Buruh harus bisa menekan pemerintah daerah agar memberikan hak yang sesuai kepada para pekerja.

"Kami bertahan di sini sampai keputusan Gubernur Jabar ditandatangani sesuai harapan kita," ujarnya.