Sopir Truk Gentengisasi Belum Dibayar, KDM: Jangan Sakiti Sopir-Kernet

Menurut Herman, kendala tersebut salah satunya terjadi karena proses tender toko bahan bangunan di sejumlah daerah belum selesai. Akibatnya, toko yang menjadi tujuan pengiriman belum bisa menerima pasokan genteng.

"Bogor, Kuningan ini tendernya belum selesai. Karena tendernya belum selesai, maka toko bangunannya belum bisa menerima genteng," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, jumlah truk yang belum menerima pembayaran juga diklarifikasi. Sebelumnya, jumlahnya disebut mencapai sekitar 146 truk. Namun, setelah dilakukan pengecekan, jumlah tersebut ternyata sekitar 85 truk.

"Yang belum dibayar berapa truk yang sekarang? Kemarin ada 146 kurang lebih," tanya KDM.

"146, Pak. Belum dibayar mah 80 ternyata. 85 truk," jawab Bupati Majalengka Eman Suherman.

KDM kemudian mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas belum siapnya tujuan pengiriman tersebut. Dari penjelasan dalam dialog, persoalan itu berkaitan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di bawah Balai Besar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menangani pelaksanaan teknis kegiatan.

"Ini tanggung jawab siapa?" tanya KDM.

Sementara itu, Herman menjelaskan koperasi yang mengoordinasikan pengadaan genteng telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari Bank BJB dan Bank Majalengka. Dana tersebut digunakan sebagai modal kerja untuk memenuhi pesanan genteng dalam program Gentengisasi.

"Uangnya sudah diserahkan, sudah ditransfer," kata Herman.

KDM menyebut pemerintah telah memberikan sejumlah dukungan untuk pelaksanaan program tersebut. Mulai dari perbaikan akses jalan menuju lokasi produksi, asuransi, fasilitas pinjaman koperasi hingga peningkatan kualitas genteng agar memenuhi standar nasional Indonesia (SNI).

Ia pun meminta pola distribusi diperbaiki agar pengiriman genteng bisa langsung dilakukan pengrajin atau pabrik ke toko maupun lokasi penerima. Dengan begitu, rantai distribusi dan biaya pengiriman tidak semakin panjang.

KDM menegaskan program Gentengisasi harus tetap berjalan karena diharapkan dapat menggerakkan industri genteng lokal di Jatiwangi, Majalengka, dan Plered, Purwakarta.

Namun, ia meminta persoalan administrasi dan distribusi tidak sampai merugikan sopir maupun kernet yang terlibat dalam pengiriman.

"Jangan sampai ada yang tersakiti, apalagi rakyat, apalagi sopir dan kernet. Harus kami lindungi," katanya.